Jatengvox.com – Pemerintah Daerah Banjarnegara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Banjarnegara menggelar sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Banjarnegara pada Kamis, 2 Oktober 2025 dan diikuti oleh 40 pelaku industri kecil dan menengah (IKM).
Acara menghadirkan Iwan Indrawan dari Dinas Perindag Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber, dengan tujuan membantu pelaku industri memanfaatkan SIINas untuk integrasi data, sertifikasi, serta memperoleh informasi dan dukungan kebijakan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Indakop dan UMKM Banjarnegara, Adi Cahyono, menekankan bahwa meskipun Banjarnegara memiliki banyak industri yang sedang tumbuh, data mereka di SIINas masih terbilang minim.
“Melalui kegiatan ini, kami memfasilitasi pelaku usaha agar bisa terdata. Dengan begitu, perkembangan mereka bisa terpantau dan pemerintah bisa memberikan dukungan lebih tepat sasaran,” kata Adi.
Adi menambahkan, mendaftar di SIINas sebenarnya sederhana. Persyaratan utama seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) bersifat normatif, meski sebagian pelaku usaha masih ragu karena terkait pajak.
Padahal, manfaatnya signifikan. Pelaku usaha yang terdaftar akan lebih mudah mendapatkan bantuan pemerintah dan arah pembangunan industri pun lebih jelas.
Pelaku usaha dapat mendaftar langsung di Dinas Indakop dan PLUT, atau berkoordinasi melalui Mall Pelayanan Publik serta dinas terkait yang memahami mekanisme pendaftaran SIINas.
Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, menegaskan bahwa SIINas merupakan sistem yang dibangun Kementerian Perindustrian RI untuk mengumpulkan data primer setiap pelaku industri.
“Setiap perusahaan wajib mendaftarkan usahanya melalui SIINas, yang merupakan bagian dari komitmen pemenuhan izin usaha melalui Online Single Submission,” ujarnya.
Wabup Wakhid menekankan bahwa integrasi IKM ke dalam database SIINas memberi akses mudah bagi pelaku usaha terhadap informasi pengembangan bisnis, hingga peluang ekspor.
Sistem ini juga memudahkan pemerintah dalam merancang kebijakan industri yang tepat sasaran.
Editor : Murni A
