Jatengvox.com – Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) kembali menunjukkan perannya dalam membangun tradisi akademik yang kritis dan responsif terhadap perubahan zaman.
Melalui Konferensi Nasional Pascasarjana Ilmu Politik UI, para akademisi, mahasiswa, dan peneliti muda diajak berdiskusi tentang dinamika politik kontemporer yang kian kompleks.
Konferensi ini menjadi ajang penting bagi mahasiswa pascasarjana untuk mengembangkan gagasan dan riset berbasis isu terkini.
Selain menjadi wadah bertukar pemikiran, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian menuju Forum Ilmiah Pascasarjana Ilmu Politik UI, yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun 2025.
Tahun ini, konferensi mengusung tema besar “Era Politik Oligarki, Digitalisasi, dan Krisis Iklim.” Menurut Kaprodi Pascasarjana Departemen Ilmu Politik UI, Riaty Raffiudin, ketiga isu tersebut dipilih karena relevansinya dengan situasi politik global maupun nasional yang tengah mengalami pergeseran signifikan.
“Fenomena oligarki, perkembangan teknologi digital, dan dampak krisis iklim kini menjadi faktor yang membentuk ulang lanskap politik Indonesia,” ujar Riaty saat ditemui pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Ia menambahkan, mahasiswa pascasarjana perlu memahami tidak hanya teori politik, tetapi juga realitas sosial dan ekologis yang mengiringinya.
“Calon peneliti harus mampu membaca dinamika yang terjadi di lapangan—bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana teknologi mempengaruhi ruang publik, dan bagaimana krisis iklim menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan,” jelasnya.
Konferensi dibagi menjadi dua bagian utama: panel utama dan panel tematik. Panel utama menghadirkan tokoh-tokoh nasional dan akademisi lintas bidang, sedangkan panel tematik menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mempresentasikan hasil riset dan gagasan kritis mereka.
Salah satu pembicara utama dalam panel adalah Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Dalam paparannya, Eddy menyoroti persoalan perubahan iklim yang kini menjadi tantangan nyata bagi Indonesia.
Ia menegaskan pentingnya memperkuat kerangka hukum dan kebijakan publik dalam isu lingkungan hidup serta energi berkelanjutan.
“Saat ini kami di parlemen tengah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Prosesnya sudah hampir rampung, tinggal satu tim lagi yang belum menyelesaikan pembahasannya. Mudah-mudahan segera disahkan,” ungkap Eddy di hadapan peserta konferensi
Editor : Murni A
