Kemenkeu Terima 15 Ribu Laporan, Soroti Integritas Pegawai Bea Cukai

Sabtu, 18 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jatengvox.comKementerian Keuangan menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Melalui kanal aduan “Lapor Pak Purbaya”, sebanyak 15.933 laporan telah diterima masyarakat sejak program ini dibuka. Dari jumlah tersebut, sebagian besar menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, sekitar 13 ribu laporan berisi keluhan, sementara sisanya berupa ucapan terima kasih dan apresiasi atas pelayanan yang dinilai baik.

“Banyak aduan menyinggung perilaku oknum petugas Bea Cukai yang dianggap tidak mencerminkan integritas sebagai aparatur negara,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Baca juga:  Komisi Reformasi Polri Gandeng Publik, Akademisi, dan Aktivis untuk Wujudkan Perubahan

Salah satu laporan yang menarik perhatian berasal dari masyarakat yang mengeluhkan kebiasaan sejumlah pegawai Bea Cukai yang sering terlihat berkumpul di kedai kopi untuk membahas urusan bisnis pribadi saat jam kerja. Menanggapi hal ini, Purbaya menegaskan sikap tegasnya.

“Kalau Senin depan masih ada yang begitu, saya pecat,” katanya.

Selain itu, laporan lain datang dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, yang menyoroti peredaran rokok ilegal. Warga menilai aparat Bea Cukai di wilayah tersebut hanya menindak warung kecil, sedangkan distributor besar seolah dibiarkan tanpa tindakan berarti.

Baca juga:  Krisis Sampah Kota Besar, Pemerintah Genjot Infrastruktur dan Teknologi Pengelolaan Sampah

Aduan seperti ini, kata Purbaya, menjadi masukan penting untuk menata ulang sistem pengawasan dan penindakan di lapangan.

Sebagai respons, Kementerian Keuangan membentuk tim khusus yang melibatkan jajaran Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Tim ini bertugas memverifikasi laporan masyarakat serta menindak tegas pelanggaran yang terbukti.
Langkah ini diharapkan tak hanya menyasar individu, tetapi juga memperbaiki budaya kerja di lingkungan Kemenkeu agar lebih bersih, disiplin, dan berintegritas.

“Penertiban ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memastikan setiap pegawai bekerja sesuai amanah,” ujar Purbaya.

Baca juga:  KSP Soroti Ketimpangan Harga Pangan Jelang Akhir 2025, Bukan Lonjakan Nasional

Ia menambahkan, reformasi birokrasi akan terus digencarkan agar pelayanan publik semakin terpercaya dan efisien.

Kanal “Lapor Pak Purbaya” sendiri menjadi sarana cepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau apresiasi terkait layanan pajak dan bea cukai.

Masyarakat dapat mengirimkan pesan langsung melalui WhatsApp ke nomor 0822-4040-6600.

Melalui saluran ini, Kemenkeu berharap partisipasi publik bisa semakin aktif dalam mendorong perubahan positif.

“Kalau masyarakat berani bicara dan kita tanggapi dengan serius, maka pengawasan publik akan semakin kuat,” tutur Purbaya.

Editor : Murni A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kemenag Pastikan Gaji Pegawai yang Dialihkan ke Kemenhaj Aman hingga Januari 2026, SKPP Terkendala SK Pengangkatan
Relokasi 900 Rumah Terdampak Tanah Gerak di Jateng Dipercepat, Pemprov Siapkan Lahan Aman dan Hunian Sementara
Jelang Ramadan dan Lebaran 2026, Gubernur Jateng Minta Kepala Daerah Jaga Harga Pangan Tetap Stabil
Zero ODOL Berlaku Januari 2027, Pemerintah Siap Tertibkan Truk Overload Demi Keselamatan dan Infrastruktur
Target Satu Desa Satu Perpustakaan, Bunda Literasi Jateng Dorong Gerakan Baca hingga Akar Rumput
Pemerintah Perbarui Data PBI BPJS Kesehatan, Akses Layanan Warga Rentan Tetap Dijamin
Pantau Harga Jelang Ramadan, Mendag Pastikan Pasokan Pangan Aman di Pasar Sukoharjo
DPR Sahkan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Ini Harapan Lima Tahun ke Depan

Berita Terkait

Kamis, 12 Februari 2026 - 14:05 WIB

Kemenag Pastikan Gaji Pegawai yang Dialihkan ke Kemenhaj Aman hingga Januari 2026, SKPP Terkendala SK Pengangkatan

Kamis, 12 Februari 2026 - 13:33 WIB

Relokasi 900 Rumah Terdampak Tanah Gerak di Jateng Dipercepat, Pemprov Siapkan Lahan Aman dan Hunian Sementara

Kamis, 12 Februari 2026 - 12:45 WIB

Jelang Ramadan dan Lebaran 2026, Gubernur Jateng Minta Kepala Daerah Jaga Harga Pangan Tetap Stabil

Rabu, 11 Februari 2026 - 14:38 WIB

Zero ODOL Berlaku Januari 2027, Pemerintah Siap Tertibkan Truk Overload Demi Keselamatan dan Infrastruktur

Rabu, 11 Februari 2026 - 12:02 WIB

Target Satu Desa Satu Perpustakaan, Bunda Literasi Jateng Dorong Gerakan Baca hingga Akar Rumput

Berita Terbaru