Jatengvox.com – Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memperketat pengawasan terhadap pergerakan harga bahan pokok.
Momentum hari besar keagamaan memang kerap diikuti lonjakan permintaan, yang tak jarang berimbas pada kenaikan harga di pasar.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pengendalian harga pangan harus menjadi perhatian serius seluruh bupati dan wali kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia tidak ingin masyarakat terbebani lonjakan harga akibat distribusi yang tersendat atau praktik permainan pasar.
Pesan tersebut disampaikan Luthfi dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah di Semarang, Rabu (11/2/2026).
Dalam arahannya, Luthfi menekankan bahwa ketersediaan dan kelancaran distribusi menjadi kunci utama menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran.
“Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir,” tegasnya.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat akan meningkat signifikan selama Ramadan hingga Idulfitri. Komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng menjadi perhatian khusus karena kerap memicu inflasi musiman.
Kenaikan permintaan tanpa diimbangi distribusi yang lancar dapat memicu gejolak harga di tingkat konsumen. Karena itu, Luthfi meminta pemerintah kabupaten dan kota bergerak lebih awal, bukan menunggu harga terlanjur melonjak.
Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pemasangan dashboard atau papan pantau harga komoditas di pasar-pasar besar maupun pasar induk.
Dashboard tersebut harus diperbarui secara rutin agar masyarakat dapat memantau perkembangan harga secara langsung.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan transparansi sekaligus mencegah spekulasi harga.
“Dashboard harga itu harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu, transparan, dan tidak ada permainan harga. Itu tanggung jawab pemerintah setempat,” ujar Luthfi.
Di tengah era digital, keterbukaan informasi menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasar. Ketika masyarakat bisa melihat harga secara real time, ruang untuk manipulasi semakin sempit.
Gubernur juga mengingatkan agar daerah sentra produksi di Jawa Tengah tidak sampai mengalami kekurangan pasokan akibat distribusi yang tidak terkendali.
Fenomena ini kerap terjadi ketika komoditas justru lebih banyak dikirim keluar daerah, sementara kebutuhan lokal kurang terjaga. Padahal, Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
“Jangan sampai daerah sentra malah kekurangan. Distribusi harus dikawal,” katanya.
Pengawasan distribusi lintas wilayah, termasuk koordinasi antar-daerah, menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, menyampaikan bahwa inflasi Jawa Tengah pada Januari 2026 tercatat 2,83 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan deflasi 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm).
Menurutnya, angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga. Deflasi Januari dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring masuknya masa panen serta normalisasi permintaan pasca-Natal dan Tahun Baru.
Namun, ia mengingatkan bahwa risiko kenaikan harga pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tetap perlu diantisipasi.
“Secara historis, komoditas seperti beras dan aneka cabai sering menjadi penyumbang inflasi saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci,” jelasnya.
Editor : Murni A
