Jatengvox.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat langkah untuk menekan angka kebutuhan rumah (backlog) di wilayahnya. Pada 2026, Pemprov menargetkan pengurangan backlog sebanyak 274.514 unit—angka yang merupakan capaian sepanjang 2025.
Target tersebut bukan sekadar angka statistik. Bagi pemerintah daerah, ini adalah upaya konkret memastikan semakin banyak masyarakat, terutama warga berpenghasilan rendah, dapat tinggal di rumah yang layak dan aman.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan pihaknya optimistis target tersebut bisa tercapai melalui kerja kolaboratif lintas sektor.
“Kita berharap capaian ini terus berlanjut, sehingga beban backlog perumahan benar-benar bisa terselesaikan pada masa kepemimpinan kepala daerah,” ujarnya usai mendampingi Gubernur Jawa Tengah dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Boedyo menjelaskan, keberhasilan menekan backlog pada 2025 tidak lepas dari sinergi berbagai pihak.
Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR), Baznas, hingga partisipasi masyarakat ikut berperan dalam mempercepat penyediaan hunian layak.
Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri tersebut membahas percepatan program 3 juta rumah serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi.
“Diperlukan kepala daerah yang memiliki jiwa inovasi, sehingga berusaha mencari solusi pemecahan sektor perumahan ini dengan berbagai macam pendekatan,” kata Boedyo.
Beberapa contoh inovasi yang didorong antara lain pembangunan rumah susun, rumah bersubsidi, hingga percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Gubernur Jawa Tengah juga terus mendorong agar penurunan backlog dilakukan secara signifikan dan berkelanjutan.
Upaya tersebut ditempuh dengan menggandeng pengusaha, organisasi pengembang perumahan, lembaga sosial, hingga masyarakat luas.
Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada warga terdampak bencana yang membutuhkan relokasi. Pemerintah daerah berupaya memastikan ketersediaan hunian sementara maupun hunian tetap agar masyarakat tidak berlama-lama tinggal dalam kondisi darurat.
Langkah ini menjadi penting, mengingat Jawa Tengah termasuk wilayah yang rawan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Ketersediaan hunian relokasi yang cepat dan layak menjadi bagian dari strategi perlindungan sosial jangka panjang.
Komitmen Pemprov Jawa Tengah juga terlihat dari dukungan anggaran. Sepanjang 2025, pemerintah provinsi mengalokasikan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 17 ribu unit melalui APBD.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah tersebut. Ia menilai dukungan anggaran daerah sangat menentukan keberhasilan program penyediaan rumah layak huni.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan untuk rumah layak huni, seperti yang dilakukan di Jawa Tengah,” ujarnya.
