Jatengvox.com – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan ruang digital yang ramah, aman, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tantangan yang muncul di dunia daring—mulai dari kekerasan berbasis gender hingga maraknya misinformasi—dinilai membutuhkan kerja kolektif lintas sektor.
Pesan ini disampaikan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Di tengah pemanfaatan teknologi yang semakin intens, Maliki mengingatkan bahwa kelompok perempuan dan anak menjadi pihak yang paling rentan terhadap kekerasan digital.
Menurutnya, upaya perlindungan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Maliki menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu multidimensi.
Selain memerlukan kebijakan yang kuat, perubahan perilaku dan norma sosial di masyarakat juga harus terus didorong.
“Kita harus bekerja bersama untuk mendorong perubahan perilaku dan memastikan setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang di ruang digital,” ujarnya.
Pemerintah, kata Maliki, terus memperkuat regulasi serta kerangka hukum agar lingkungan digital di Indonesia semakin aman.
Langkah ini mencakup peningkatan literasi digital, pencegahan kejahatan siber, hingga penguatan mekanisme pelaporan bagi korban kekerasan daring.
Tak hanya di tingkat nasional, upaya mewujudkan ruang digital yang inklusif juga diperkuat melalui kerja sama internasional.
Australia, sebagai salah satu mitra strategis Indonesia, menyatakan dukungannya terhadap perluasan inklusi digital di tanah air.
Acting Minister Counsellor for Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Hannah Derwent, menegaskan bahwa kebijakan digital harus berangkat dari pengalaman nyata masyarakat.
Menurutnya, pendekatan berbasis pengalaman hidup (lived experience) menjadi fondasi penting agar kebijakan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga relevan bagi pengguna sehari-hari.
“Kemitraan Australia–Indonesia selalu menempatkan komunitas, pemerintah, dan masyarakat sipil sebagai aktor utama. Ketika kebijakan dirumuskan berdasarkan apa yang benar-benar dialami masyarakat, kita dapat memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam perkembangan teknologi digital,” ujar Hannah.
Editor : Murni A
