Jateng  

Gubernur Jateng Dorong Industri Jasa Keuangan Perkuat Ekonomi Desa Lewat UMKM dan Koperasi

Industri Jasa Keuangan

Jatengvox.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat arah pembangunan ekonomi berbasis desa.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa Industri Jasa Keuangan (IJK) perlu berperan aktif dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat desa, salah satunya dengan memberi kemudahan akses permodalan bagi UMKM, kelompok usaha masyarakat, dan koperasi desa.

Menurut Luthfi, relaksasi layanan keuangan di tingkat desa sangat dibutuhkan, mengingat jumlah UMKM di Jawa Tengah mencapai hampir 4,2 juta.

Dukungan dari sektor jasa keuangan dinilai bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dari lapisan terbawah hingga ke perkotaan.

Baca juga:  Pemprov Jateng Salurkan Starlink ke Aceh, Dukung Komunikasi Pascabanjir Bandang

“Jasa keuangan bisa melakukan relaksasi kepada masyarakat di desa-desa, termasuk perbantuan keuangan UMKM,” ujar Luthfi saat menghadiri evaluasi kinerja IJK Jawa Tengah Semester I di Hotel Gumaya, Kota Semarang, pada Selasa, 16 September 2025.

Selain UMKM, penggerak ekonomi desa juga datang dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Saat ini, tercatat sudah ada 8.520 koperasi di Jawa Tengah yang resmi berbadan hukum. Beberapa di antaranya bahkan telah berkembang pesat dengan membuka hingga tujuh gerai layanan lengkap.

Luthfi menambahkan, keberadaan koperasi diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa.

Baca juga:  BKOW Jateng Dorong Pemberdayaan Perempuan Desa Melalui Produk Unggulan Bawang Merah

Untuk memastikan berjalan baik, pemerintah juga melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam memantau dinamika yang terjadi di lapangan.

Secara makro, perekonomian Jawa Tengah menunjukkan tren positif. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat sebesar 5,28%, melampaui rata-rata nasional.

Luthfi menegaskan capaian ini harus dijaga dengan sinergi antar-lembaga, termasuk sektor jasa keuangan.

“Evaluasi kinerja IJK hari ini penting. Hasilnya akan menjadi panduan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.

Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena, menilai evaluasi IJK sangat krusial.

Baca juga:  BKOW Jateng Dorong Ormas Perempuan Kuasai Perencanaan dan Anggaran untuk Pembangunan yang Inklusif

Menurutnya, langkah ini akan meningkatkan koordinasi serta sinergisitas antara industri jasa keuangan dan pemerintah daerah.

“Harapannya adalah pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan,” ungkap Sophia.

Senada, Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menegaskan pihaknya siap mendukung penuh visi dan misi pembangunan ekonomi berbasis desa yang digagas Pemerintah Provinsi.

“OJK akan support penuh program gubernur tentang pembangunan ekonomi berbasis desa,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *