Jatengvox.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayahnya.
Pesan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di kawasan Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang.
Pertemuan tersebut dihadiri berbagai pihak mulai dari jajaran pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga instansi vertikal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fokusnya jelas, yakni memperkuat sinergi dalam mengendalikan inflasi Jawa Tengah menjelang akhir tahun, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Dalam sambutannya, Gubernur Luthfi menyebut bahwa kebijakan pengendalian inflasi di Jateng sejauh ini berjalan baik.
Namun, ia menilai perlu langkah konkret agar hasilnya terasa langsung oleh masyarakat.
“Kita keroyok bareng-bareng. Polda juga harus aktif. Ini bukan cuma angka inflasi, tapi soal perut rakyat,” tegasnya.
Ajakan tersebut menandai pendekatan kolaboratif antara pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum, terutama Satgas Pangan, yang selama ini berperan dalam menjaga distribusi serta mencegah praktik penimbunan barang.
Berdasarkan data terbaru TPID Jawa Tengah, inflasi provinsi ini pada September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (year on year) dan 0,21 persen (month to month).
Angka tersebut menunjukkan situasi yang terkendali, meski tetap membutuhkan pengawasan ketat terhadap beberapa komoditas strategis.
Harga beras medium masih berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP), yakni Rp13.407 per kilogram.
Begitu pula cabai rawit merah yang stabil di kisaran Rp32.333/kg, jauh di bawah HAP Rp57.000. Namun, beberapa komoditas seperti minyak goreng curah dan telur ayam menunjukkan tren kenaikan tipis.
“Bantu stabilkan harga, tambah armadanya, masuk pasar-pasar yang jadi langganan inflasi,” ujar Luthfi, memberi instruksi langsung kepada PT Jawa Tengah Agro Berdikari (JTAB) untuk memperkuat pasokan dan menjaga harga tetap wajar di pasar.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan dengan cara tidak etis.
“Kalau ada yang sengaja menahan barang dan bikin harga naik, saya minta ditindak. Kalau tak bisa, serahkan ke Polda. Ini hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Editor : Hendra
