Jatengvox.com – Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengendalikan impor BBM melalui sistem kuota.
Ia menilai kebijakan ini tepat dan rasional, mengingat posisi BBM sebagai komoditas strategis yang berpengaruh besar terhadap devisa negara serta neraca perdagangan.
“Impor BBM perlu dikendalikan mengingat masalah devisa negara, neraca perdagangan, dan karena ini komoditas strategis yang harus diintervensi negara,” ujar Tulus di Jakarta, pada Minggu, 5 Oktober 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kebijakan pemerintah ini sudah berada di jalur yang benar, meskipun sempat menimbulkan kelangkaan BBM di beberapa SPBU swasta.
Ia menilai masyarakat tidak perlu khawatir, sebab ketersediaan dan kualitas BBM yang disalurkan Pertamina tetap terjamin.
Tulus menegaskan bahwa Pertamina tidak akan berani bermain-main dalam hal kualitas bahan bakar. Semua spesifikasi produk telah diatur secara ketat oleh Kementerian ESDM, termasuk soal kandungan etanol dalam BBM.
Ia menjelaskan, penggunaan etanol bukan hal baru dalam industri energi global. Di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, kandungan etanol dalam BBM bahkan menjadi standar untuk mendukung program pengurangan emisi karbon.
“Masalah etanol ini terkait erat dengan upaya pengurangan emisi karbon yang kini menjadi perhatian dunia,” tambahnya.
Tulus melihat situasi kelangkaan di SPBU swasta sebagai momentum positif bagi Pertamina untuk memperkuat citra korporasi.
Menurutnya, keandalan dalam pasokan dan ketepatan takaran BBM bisa menjadi bukti nyata kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah tersebut.
“Momentum ini bisa digunakan Pertamina untuk rebranding, meningkatkan layanan, dan memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia pun mendorong Pertamina agar lebih siap menghadapi lonjakan pembeli akibat kosongnya pasokan di SPBU swasta.
Antrean di titik-titik strategis, terutama di SPBU yang ramai pengguna sepeda motor, perlu diantisipasi sejak dini.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kekosongan BBM di SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan, proses perizinan impor BBM bagi perusahaan-perusahaan tersebut telah diselesaikan sejak Januari 2025.
“Dari kami sudah selesai semua. Perizinan impor sudah diberikan. Jadi kalau ada masalah stok, tanyakan ke pihak mereka,” kata Bahlil usai konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (3/10/2025).
Bahlil menekankan bahwa pemerintah terus memastikan pasokan BBM untuk kebutuhan masyarakat tetap aman, terutama yang disalurkan oleh Pertamina.
Hingga saat ini, tidak ada kendala signifikan terkait distribusi maupun pasokan dari perusahaan tersebut.
Editor : Murni A
