Jatengvox.com – Peran perempuan dalam pembangunan daerah kini semakin diakui dan diperluas. Hal inilah yang menjadi semangat utama Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Dari Perencanaan Hingga Anggaran: Memperkuat Suara Perempuan dalam Pembangunan.”
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BKOW Jateng, Kompleks Wisma Perdamaian, Kota Semarang, pada Senin, 27 Oktober 2025, dan diikuti oleh perwakilan dari 38 organisasi perempuan se-Jawa Tengah.
Pelatihan ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi wadah untuk memperkuat kapasitas ormas perempuan agar lebih memahami bagaimana kebijakan publik dirumuskan—mulai dari tahap perencanaan hingga penganggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan begitu, mereka dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.
Ketua BKOW Jateng, Nawal Arafah Yasin, dalam sambutannya menegaskan bahwa meski Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah membuka ruang bagi perempuan dengan menetapkan minimal 30 persen keterwakilan di parlemen, hal itu belum cukup untuk memastikan kebijakan publik berpihak pada perempuan.
“Kuota 30 persen di legislatif belum tentu menjamin arah kebijakan yang berpihak pada perempuan. Justru, peran ormas perempuan sangat penting untuk turut membaca dan mengidentifikasi permasalahan nyata di masyarakat,” ujar Nawal.
Menurutnya, organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW Jateng memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan yang berperspektif gender.
Melalui kolaborasi dan penguatan kapasitas, perempuan dapat menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan publik yang lebih adil.
Pelatihan yang digelar BKOW ini dirancang untuk membekali para peserta dengan kemampuan teknis dan strategis. Mereka diajak untuk memetakan isu-isu krusial di Jawa Tengah, kemudian merencanakan langkah kebijakan dan strategi implementasinya.
Nawal menjelaskan, proses perencanaan dan penganggaran yang baik berawal dari penentuan tujuan prioritas, diikuti dengan identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana, dan alokasi anggaran yang tepat sasaran.
“Butuh keterampilan khusus agar perencanaan dan penganggaran bisa dilakukan secara efektif dan efisien,” tegasnya.
Ia juga mendorong ormas perempuan untuk tidak berhenti di tahap perencanaan saja, tetapi turut berperan dalam advokasi serta pemantauan pelaksanaan kebijakan di daerah.
Dengan begitu, suara perempuan tidak hanya terdengar di ruang diskusi, tetapi juga berdampak nyata pada kebijakan publik
Sebagai Ketua TP PKK Jawa Tengah, Nawal menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Ia berharap hasil dari pelatihan ini dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat partisipasi perempuan di berbagai lini.
“Harapannya, 38 organisasi perempuan yang tergabung di BKOW mampu memperkuat pemahaman, keterampilan, serta jejaring kerja dalam bidang kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Dengan begitu, mereka dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan yang inklusif, responsif gender, dan berkeadilan,” tutupnya.
