Jatengvox.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan hanya mesin birokrasi, tetapi juga komunikator utama pemerintah.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, keberadaan 5,3 juta ASN di Indonesia merupakan kekuatan besar untuk menyampaikan kinerja dan capaian pembangunan kepada masyarakat.
“ASN adalah wajah pemerintah. Mereka punya peran strategis dalam membangun persepsi positif dan optimisme publik. Kita harus bisa menunjukkan bahwa negara ini bergerak maju,” ujar Zudan dalam Forum Tematik Bakohumas bertajuk “BKN Bersama ASN Wujudkan Asta Cita” di Sentul, pada Rabu, 24 September 2025.
Menurut Zudan, delapan agenda prioritas pembangunan nasional atau Asta Cita hanya bisa diwujudkan jika pemerintah mampu menjaga kepercayaan publik.
Di titik inilah, peran ASN tidak sebatas menjalankan aturan, melainkan menjadi penggerak komunikasi publik.
“Tata kelola pemerintahan ada di tangan ASN. Karena itu, komunikasi yang mereka lakukan sangat menentukan arah bangsa ini,” tegasnya.
Zudan menekankan pentingnya empat unsur utama komunikasi pemerintahan, yakni People, Process, Product, dan Perception.
Menurutnya, komunikasi publik tidak lagi cukup hanya mengandalkan pesan, penyampai, dan sasaran. Perubahan teknologi menambah dimensi baru yang harus dipahami oleh seluruh ASN.
“Sekarang komunikasi dipengaruhi oleh faktor keempat, yaitu teknologi. Jika ASN tidak mampu menguasainya, maka pesan pemerintah akan terdistorsi,” jelasnya.
Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah adalah kesenjangan komunikasi dan kesenjangan generasi.
Gap komunikasi terjadi ketika pesan pemerintah tidak tersampaikan secara utuh, sementara gap generasi muncul karena perbedaan cara masyarakat dalam menyerap informasi, terutama antara generasi muda dan tua.
Karena itu, Zudan mendorong ASN dan humas pemerintah untuk berinovasi dalam membuat konten publik yang jelas, relevan, dan mudah dipahami lintas usia.
Menutup paparannya, Zudan menegaskan perlunya branding kinerja pemerintah secara konsisten dan masif.
Capaian pembangunan, kata dia, harus dipresentasikan berbasis data agar publik percaya pada transparansi dan akuntabilitas negara.
“Branding dan marketing kinerja pemerintah bukan sekadar pencitraan. Ini bagian dari tanggung jawab kita kepada masyarakat, untuk menunjukkan kemajuan yang nyata,” pungkasnya.
Editor : Murni A
