Jatengvox.com – Pemerintah Provinsi Aceh menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan anggaran tahun 2026 yang tidak memberlakukan efisiensi terhadap Aceh.
Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dan sangat krusial, mengingat Aceh masih berada dalam fase pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan bahwa kebijakan ini memberi ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, tanpa harus terbebani pemangkasan anggaran seperti yang dialami sebagian daerah lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini menjadi angin segar bagi Aceh. Di saat kami masih fokus memulihkan wilayah terdampak bencana, pemerintah pusat justru memberi dukungan penuh,” ujar Fadhlullah dalam keterangannya, Minggu (11/1/2026).
Selain Presiden Prabowo Subianto, Pemprov Aceh juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut Fadhlullah, dukungan dan koordinasi yang solid dari pemerintah pusat dan DPR RI menjadi faktor penting di balik terjaganya anggaran Aceh.
“Atas nama Pemerintah Aceh yang mewakili 23 kabupaten dan kota, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Dasco selaku Ketua Satgas, kepada Pak Purbaya, dan tentu saja yang teristimewa kepada Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.
Fadhlullah menilai, keberpihakan pemerintah pusat ini menunjukkan bahwa Aceh tetap menjadi perhatian serius negara, khususnya dalam konteks pemulihan pascabencana yang membutuhkan konsistensi anggaran dan kebijakan.
Lebih lanjut, Fadhlullah mengapresiasi kerja Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI serta Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dari pemerintah.
Ia menyebut, sejumlah langkah konkret telah disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana.
Salah satu langkah nyata adalah kehadiran langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Aceh. Menurut Fadhlullah, Mendagri bahkan mulai berkantor di Aceh guna mengawal langsung proses pemulihan.
“Ketua Satgas Pak Tito sudah memaparkan langkah kerja ke depan. Mulai hari ini beliau berkantor di Aceh sampai waktu berikutnya. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat,” katanya.
Kehadiran langsung pejabat pusat di daerah terdampak dinilai mampu mempercepat koordinasi lintas kementerian dan mengurangi hambatan birokrasi yang kerap muncul dalam situasi darurat.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah memastikan bahwa anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk sejumlah wilayah di Aceh tidak akan mengalami pemotongan.
Kepastian ini disampaikan Dasco usai melakukan koordinasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan.
Koordinasi tersebut berlangsung di sela rapat penanganan bencana yang digelar di Banda Aceh, Sabtu (11/1).
Dalam forum itu, pemerintah pusat dan daerah membahas kondisi keuangan serta kebutuhan riil daerah terdampak bencana.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat tersebut meminta pemerintah daerah tidak ragu menggunakan anggaran yang tersedia untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga menyatakan akan melaporkan kondisi Aceh secara langsung kepada Presiden.
Editor : Murni A
