Jatengvox.com – Belasan mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sempat menghentikan langkah Taj Yasin Maimoen seusai menghadiri kegiatan Kuliah Ramadan di Masjid Nurul Huda kampus tersebut, Selasa (10/3/2026).
Momen yang terjadi menjelang waktu berbuka puasa itu berubah menjadi dialog terbuka antara mahasiswa dan pemerintah daerah.
Alih-alih langsung meninggalkan lokasi, Wakil Gubernur Jawa Tengah yang akrab disapa Gus Yasin itu memilih berhenti dan mendengarkan aspirasi para mahasiswa.
Mereka menyampaikan sejumlah isu yang dinilai penting, mulai dari persoalan kemiskinan, tata kelola pemerintahan, hingga realisasi berbagai program pembangunan di Jawa Tengah.
Suasana diskusi berlangsung santai namun serius. Mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pandangan sekaligus kritik secara langsung kepada pemerintah provinsi.
Dalam dialog tersebut, Taj Yasin menjelaskan sejumlah program yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.
Salah satu yang disoroti adalah upaya penyelesaian persoalan ijazah siswa yang masih tertahan di sejumlah sekolah swasta karena tunggakan biaya pendidikan.
Menurutnya, pemerintah daerah sedang berupaya mencari solusi agar para siswa tetap bisa mendapatkan dokumen pendidikan mereka tanpa terhambat masalah finansial.
“Kami memberikan program untuk masyarakat yang tidak mampu, terutama yang ijazahnya masih ditahan di sekolah swasta karena belum bisa melunasi biaya pendidikan. Ini sedang kami upayakan untuk diselesaikan,” ujarnya.
Selain sektor pendidikan, Pemprov Jawa Tengah juga terus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Upaya tersebut dilakukan agar kelompok rentan tetap mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa terbebani biaya yang berat.
Mahasiswa juga menanyakan perkembangan program penyediaan rumah bagi masyarakat, termasuk gagasan satu rumah untuk satu kepala keluarga (KK) yang sempat menjadi perhatian publik.
Menanggapi hal itu, Taj Yasin menjelaskan bahwa program tersebut masih berjalan secara bertahap. Salah satu tantangan terbesar adalah ketersediaan lahan yang layak untuk pembangunan perumahan.
Namun demikian, pemerintah telah menyiapkan beberapa skema untuk membantu masyarakat.
Misalnya, bagi warga yang sudah memiliki lahan tetapi belum mampu membangun rumah, pemerintah dapat membantu proses pembangunan.
“Kalau masyarakat sudah punya lahan tetapi belum bisa membangun rumah, itu bisa kita bantu bangunkan. Sedangkan yang belum punya lahan, kita dorong melalui program penanganan backlog perumahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagian target pembangunan rumah sudah mulai berjalan. Namun beberapa lokasi masih membutuhkan kajian teknis, terutama terkait keamanan dan kelayakan lahan.
Karena itu, Pemprov Jawa Tengah juga melibatkan tim ahli dari sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan evaluasi sebelum pembangunan dilakukan.
Selain isu sosial dan perumahan, mahasiswa juga menyampaikan keluhan mengenai kondisi infrastruktur jalan di beberapa daerah di Jawa Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Taj Yasin menjelaskan bahwa tidak semua jalan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Sebagian jalan yang dilaporkan rusak ternyata menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau desa.
Editor : Murni A














