Jatengvox.com – Pemerintah menegaskan kembali pentingnya data yang akurat sebagai fondasi kebijakan sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai, pembenahan data penyandang disabilitas nasional menjadi pekerjaan mendesak agar tidak ada kelompok rentan yang tertinggal dari intervensi negara.
Penegasan tersebut disampaikan Mensos saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) di Jakarta, Minggu, 25 Januari 2026.
Dalam kesempatan itu, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul mengutip Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data tersebut, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 15.262.448 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 4.291.068 orang merupakan penyandang disabilitas sensorik netra.
Namun demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa angka tersebut belum bisa dianggap final. Menurutnya, data bukan sekadar deretan statistik, melainkan representasi nyata kehidupan warga negara.
“Data ini belum sempurna dan harus terus disempurnakan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa data menyangkut identitas, alamat, hingga kondisi sosial yang menentukan arah kebijakan pemerintah.
Gus Ipul mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga komunitas disabilitas, untuk terlibat aktif dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data.
Menurutnya, pembaruan data diperlukan agar tidak ada penyandang disabilitas yang luput dari perhatian negara. Terlebih, sistem pembagian desil berbasis data menjadi penentu utama dalam penyaluran bantuan sosial.
“Kalau datanya tidak akurat, maka bantuan berpotensi tidak tepat sasaran. Padahal keadilan sosial harus dimulai dari data yang benar,” tegasnya.
Mensos menjelaskan, intervensi pemerintah terhadap penyandang disabilitas tidak hanya sebatas bantuan sosial. Kementerian Sosial juga menyiapkan program rehabilitasi dan pemberdayaan yang lebih berkelanjutan.
Bagi penyandang tuna netra, Kemensos menyalurkan alat bantu adaptif untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Selain itu, program pemberdayaan vokasi terus dikembangkan guna mendorong kemandirian ekonomi.
Penguatan literasi juga menjadi perhatian, salah satunya melalui penyediaan bahan bacaan Braille agar akses terhadap informasi dan pendidikan semakin terbuka.
Gus Ipul menekankan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga penyandang disabilitas tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima bantuan. Mereka harus dilibatkan secara aktif dalam pembangunan.
“Kita butuh kerja bersama menuju kemandirian dan martabat,” ujarnya.
Menurutnya, penyempurnaan data bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk untuk menghadirkan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berdampak nyata bagi kehidupan penyandang disabilitas di Indonesia.
Editor : Murni A
