Jatengvox.com – Pengendalian inflasi di penghujung tahun kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menilai stabilitas harga bukan sekadar persoalan teknis ekonomi, melainkan cerminan nyata solidaritas nasional yang harus dijaga bersama.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Senin (29/12/2025), Akhmad menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa semangat gotong royong harus menjadi fondasi utama dalam pengawasan dan pengendalian inflasi di daerah.
“Tantangan stabilitas harga ini ujian konkret solidaritas yang telah kita bangun,” ujar Akhmad.
Akhmad menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Koordinasi yang presisi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai krusial, terutama di tengah tantangan distribusi, cuaca ekstrem, dan potensi gangguan logistik menjelang pergantian tahun.
Menurutnya, kelancaran distribusi menjadi kunci untuk mencegah disparitas harga antarwilayah. Hambatan pasokan, baik karena faktor geografis maupun cuaca, harus diantisipasi melalui langkah bersama yang terukur.
“Intervensi di pasar harus cepat, tepat sasaran, dan berbasis data yang akurat,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar aktif memantau kondisi pasar, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi memaparkan dinamika inflasi pangan, khususnya beras, menjelang akhir 2025. Ia menjelaskan adanya perbedaan signifikan dibandingkan kondisi tahun sebelumnya.
“Desember tahun lalu beras mengalami inflasi, sedangkan hingga November 2025 justru terjadi deflasi,” jelas Sonny.
Secara year to date, inflasi beras tercatat sebesar 3,46 persen. Angka ini masih berada dalam rentang target inflasi pangan nasional yang ditetapkan sebesar 3,5 hingga 5 persen.
“Inflasi beras ini masih cukup terkendali,” ujarnya.
Meski secara nasional relatif stabil, Sonny mengungkapkan adanya kesenjangan inflasi beras antarwilayah. Inflasi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan dengan angka mencapai 17,16 persen hingga November 2025. Kondisi geografis dan tantangan distribusi menjadi faktor utama tingginya harga di wilayah tersebut.
Sebaliknya, Kepulauan Riau mencatat inflasi beras terendah, yakni hanya 0,10 persen. Data ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang adaptif dan berbasis karakteristik daerah.
