Jatengvox.com – Program digitalisasi bantuan sosial (bansos) kini masuk dalam tahap serius. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memastikan kesiapan konektivitas digital agar penyaluran bansos bisa berjalan lebih tepat sasaran, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sekretaris Jenderal Kemkomdigi, Ismail, menegaskan bahwa pihaknya menghadirkan layanan telekomunikasi yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
“Ada BTS dan satelit SATRIA-1 yang sudah disiapkan untuk mendukung konektivitas digitalisasi bansos,” ujar Ismail, pada Jumat, 19 September 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ismail menyebut masih banyak wilayah yang belum terjangkau operator telekomunikasi komersial. Di area blank spot inilah pemerintah mengambil peran melalui pembangunan infrastruktur digital.
Hingga Juni 2024, BAKTI tercatat telah membangun 6.663 BTS 4G yang kini aktif melayani daerah-daerah terpencil.
Selain itu, BAKTI juga mengoperasikan program BAKTI Akses Internet (AKSI) di 18.697 titik layanan publik.
Jaringan internet ini tersebar di berbagai sektor, mulai dari 8.836 sekolah, 5.182 kantor pemerintahan, 2.606 fasilitas kesehatan, hingga 743 pusat kegiatan masyarakat.
Tidak ketinggalan, akses juga menjangkau tempat ibadah, lokasi wisata, transportasi publik, hingga pos layanan pertahanan dan keamanan.
Selain BTS, satelit SATRIA-1 turut memainkan peran penting dalam mendukung daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan darat.
Berdasarkan data Oktober 2024, SATRIA-1 telah mengakomodasi akses internet di 18.501 titik di seluruh Indonesia.
Dengan kombinasi infrastruktur BTS 4G dan satelit, Kemkomdigi berupaya memastikan seluruh wilayah, termasuk yang paling terpencil, tetap bisa tersambung dalam ekosistem digital nasional.
Konektivitas digital bukan satu-satunya dukungan. Kemkomdigi juga menyiapkan pusat data (data center) yang dimanfaatkan untuk sinkronisasi dan pengelolaan data penerima manfaat bansos.
“Pusat data ini bisa digunakan kementerian maupun lembaga lain untuk menempatkan datanya agar dapat diolah, dikelola, dan diamankan,” jelas Ismail.
Editor : Murni A
