Jatengvox.com – Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga 1 September 2025 di berbagai kota Indonesia ternyata berujung pada lahirnya sebuah agenda besar.
Sekelompok orang, yang suaranya semakin nyaring di media sosial, merumuskan apa yang mereka sebut sebagai 17+8 Tuntutan Rakyat.
Inilah rangkuman aspirasi publik yang saat ini tengah jadi bahan perbincangan hangat di jagat maya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat tidak muncul begitu saja. Para pemengaruh seperti Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, hingga Jerome Polin disebut ikut menghimpun tuntutan yang berserakan di lini masa untuk kemudian dijadikan satu dokumen politik rakyat.
“Gerakan ini menuntut Prabowo untuk menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran,” demikian salah satu butir tuntutan yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Tujuh belas tuntutan yang disusun memiliki batas waktu hingga 5 September 2025. Sedangkan delapan poin tambahan diberi tenggat waktu setahun.
Berikut beberapa isi penting yang kini jadi diskursus publik:
Desakan Kepada Presiden Prabowo Subianto
Selain soal TNI yang diminta kembali ke barak, publik juga menekan agar dibentuk Tim Investigasi Independen.
Tugas tim ini adalah menelisik tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun korban kekerasan aparat lain sepanjang demonstrasi 28–30 Agustus lalu dengan mandat jelas serta transparan.
DPR Jadi Sorotan
Tak hanya Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat juga kena semprit. Gerakan rakyat ini meminta agar DPR segera membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan, sekaligus membatalkan fasilitas baru seperti tunjangan pensiun.
Publik juga menuntut transparansi anggaran DPR secara menyeluruh, mulai dari gaji, tunjangan rumah, hingga fasilitas yang dinikmati anggota.
“Publikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, dan lainnya,” demikian kutipan langsung dari dokumen tersebut.
Selain itu, Badan Kehormatan DPR didorong aktif memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk membuka pintu bagi KPK untuk menyelidiki.
Partai Politik Diminta Turun Tangan
Tuntutan lain menyasar ketua umum partai politik. Mereka diminta bertindak tegas terhadap kader yang dianggap melanggar etika dan memicu amarah publik.
Bahkan, publik menuntut komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah situasi krisis serta melibatkan kader dalam ruang dialog bersama mahasiswa maupun masyarakat sipil.
Polri dan TNI Jadi Sorotan Serius
Polri tak luput dari sorotan. Gerakan ini menekankan agar kepolisian segera membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan tindakan represif, dan benar-benar menaati SOP pengendalian massa.
Lebih jauh lagi, Polri diminta menangkap dan memproses secara transparan anggota serta komandan yang memerintahkan kekerasan dan pelanggaran HAM.
Sementara itu, TNI didesak untuk kembali ke barak sepenuhnya.
“Tegakkan disiplin internal agar prajurit tak mengambil alih tugas Polri,” bunyi salah satu poin. Prajurit ditekankan untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi berlangsung.
Tuntutan di Bidang Ekonomi
Tak hanya politik dan keamanan, sektor ekonomi juga menjadi perhatian. Gerakan ini menuntut kepastian upah layak bagi seluruh angkatan kerja, mulai dari guru, ojek online, tenaga kesehatan, hingga pekerja kontrak.
Pemerintah juga didorong mengambil langkah darurat mencegah PHK massal serta membuka dialog terbuka dengan serikat buruh soal upah minimum dan sistem outsourcing.
Delapan Tuntutan Jangka Panjang
Selain 17 tuntutan dengan tenggat pendek, ada pula 8 poin yang diberi batas waktu setahun. Beberapa di antaranya adalah reformasi besar-besaran DPR, pembenahan partai politik, reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis, hingga penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
Tak ketinggalan, publik juga mendesak agar pemerintah segera menyusun sistem perpajakan yang lebih adil dan menuntaskan regulasi tentang perampasan aset koruptor.
Editor : Murni A
