Menlu Ungkap Strategi Indonesia Hadapi Krisis Iklim Lewat Hilirisasi dan Energi Hijau

Jatengvox.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa krisis iklim kini bukan lagi sebatas ancaman masa depan, melainkan realitas yang tengah dihadapi dunia.

Kekeringan, banjir, hingga kenaikan permukaan laut disebutnya sebagai peringatan keras dari alam agar umat manusia segera bertindak.

“Krisis iklim bukan lagi ancaman belaka, melainkan kenyataan. Kita semua bisa melihat kekeringan, banjir, dan kenaikan permukaan laut yang menjadi pertanda nyata dari alam,” ujarnya dalam sambutannya di Indonesia International Sustainable Forum (IISF) 2025, di Jakarta Convention Center, pada Sabtu, 11 Oktober 2025.

Pernyataan Menlu ini menjadi pengingat penting di tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan berbagai wilayah Indonesia, mulai dari gagal panen hingga bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi.

Dalam forum tersebut, Sugiono menyoroti fenomena meningkatnya permintaan global terhadap mineral penting seperti nikel, kobalt, dan litium — bahan utama dalam pengembangan energi bersih.

Badan Energi Internasional (IEA) bahkan memprediksi kebutuhan mineral strategis ini akan melonjak hingga empat kali lipat pada 2040.

“Sebagian besar sumber daya itu berada di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini peluang besar bagi kita untuk memainkan peran penting dalam rantai pasok global energi hijau,” kata Sugiono.

Menurutnya, peluang besar ini datang dengan tanggung jawab yang sama besar: bagaimana Indonesia bisa mengelola sumber daya mineralnya secara bijak, memastikan nilai tambah yang adil, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memastikan transisi energi berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Salah satu langkah nyata yang tengah dilakukan adalah melalui kebijakan hilirisasi industri mineral, yang tidak hanya menambah nilai ekonomi tetapi juga memperkuat kemandirian bangsa.

“Kita tidak ingin sekadar menjadi pemasok bahan mentah. Kita ingin membangun industri di dalam negeri, mengembangkan keterampilan tenaga kerja, dan mendorong inovasi,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, Indonesia menargetkan implementasi emisi nol pada tahun 2060, dengan rencana membangun 80.000 pembangkit listrik tenaga surya yang akan menghasilkan hingga 100 gigawatt listrik berkelanjutan.

Dalam forum yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menguatkan optimisme tersebut.

Menurutnya, potensi energi terbarukan Indonesia sangat besar dan bisa menjadi kekuatan ekonomi baru jika dikelola dengan baik.

“Indonesia memiliki potensi energi terbarukan hampir 3.700 gigawatt. Ini mencakup energi surya, angin, air, panas bumi, hingga biomassa,” ujar Rosan kepada wartawan.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengembangan energi hijau tidak boleh mengabaikan keseimbangan lingkungan.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat bagi semua pihak.

“Dengan kerja sama yang solid, kita bisa menciptakan kepastian bagi investasi, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan,” tambahnya.