Jatengvox.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menegaskan komitmennya membangun daerah dari akar rumput. Salah satu langkah konsisten yang dilakukan adalah melalui program satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa dampingan, yang telah berjalan sejak 2019 dan terus diperkuat hingga kini.
Hingga 2025, tercatat 452 desa di 18 kabupaten prioritas telah mendapatkan pendampingan langsung dari OPD Pemprov Jateng. Program ini bukan sekadar bantuan administratif, melainkan bentuk kehadiran negara di desa-desa yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi dan ketahanan pangan daerah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh lagi bertumpu pada kawasan perkotaan. Menurutnya, desa adalah fondasi utama yang menentukan kuat atau rapuhnya ekonomi daerah secara keseluruhan.
“Kalau ekonomi desa semakin baik, dampaknya juga akan dirasakan wilayah perkotaan,” ujar Taj Yasin saat membuka Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2026, di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Program desa dampingan, kata dia, menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang Jawa Tengah dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045, dengan menyiapkan desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jawa Tengah, Taj Yasin menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat desa perlu terus berjalan beriringan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat aktif dalam pendampingan desa.
“Terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang menjadi penggerak agar desa-desa ini bisa mandiri dan masyarakatnya lebih sejahtera. Dari sinilah kemiskinan bisa kita tekan secara masif,” katanya.
Lebih jauh, Taj Yasin menegaskan bahwa semangat Ngopeni Nglakoni bukan hanya jargon pemerintahan, melainkan komitmen nyata Pemprov Jateng untuk benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Setiap aduan warga, kata dia, harus ditangani secara konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar dicatat tanpa tindak lanjut.
“Ngopeni Nglakoni itu artinya kita benar-benar merawat dan menjalankan. Apa yang dikeluhkan masyarakat harus kita tangani bersama,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, program desa dampingan didukung oleh sembilan metode intervensi penanggulangan kemiskinan, dengan sumber pendanaan yang beragam. Mulai dari CSR perusahaan, Baznas, hingga APBN yang disalurkan langsung ke pemerintah desa.
Hasilnya, ratusan desa dampingan mulai menunjukkan perubahan nyata. Berbagai program fisik dan sosial telah direalisasikan, antara lain:
4.636 unit rumah tidak layak huni (RTLH) diperbaiki
7.523 unit jamban dibangun
1.292 kepala keluarga mendapat akses listrik murah
Pembangunan jaringan air bersih
Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan desa
Program sosial dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu
Intervensi ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup warga, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di tingkat desa.
Saat ini, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah berada di angka 9,48 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat terus ditekan hingga menyentuh 9 persen, sekaligus menurunkan kembali kemiskinan ekstrem pada 2027.
Pada tahun 2026 mendatang, program desa dampingan akan tetap difokuskan di 16 kabupaten, dengan pendekatan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan riil desa.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Gunawan Sudarsono, menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini juga menjadi ajang publikasi panduan pelaksanaan program satu OPD satu desa dampingan.
Menurutnya, panduan tersebut diharapkan dapat mendorong keterlibatan lebih luas dari dunia usaha dan perguruan tinggi.
“Kami berharap peran CSR perusahaan dan perguruan tinggi semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui program desa dampingan,” ujarnya.
Editor : Murni A
