Jatengvox.com – Upaya pemerintah memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat menunjukkan perkembangan signifikan. Kementerian Hukum mencatat sudah ada 70.115 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang berdiri di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Angka tersebut melesat berkat pelaksanaan yang berjalan paralel dengan program Koperasi Merah Putih dan MBG.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut percepatan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan layanan bantuan hukum benar-benar hadir dekat dengan warga. Ia menegaskan bahwa program ini bukan kerja satu lembaga saja, melainkan hasil gotong-royong lintas kementerian.
Menurut Supratman, kehadiran puluhan ribu Posbankum adalah bukti bahwa pemerintah serius memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan hukum yang layak—terutama di tingkat desa. Ia menekankan bahwa capaian tersebut hanya mungkin terjadi karena kerja bersama banyak pihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan program Kementerian Hukum sendiri, sama sekali tidak. Ini adalah kolaborasi lintas kementerian,” ujar Supratman dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).
Ia berharap, keberadaan Posbankum dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum masyarakat secara cepat, tepat, dan humanis.
Dari perspektif peradilan, posisi kepala desa atau lurah dinilai semakin penting. Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menegaskan bahwa masyarakat kerap menjadikan mereka sebagai figur pertama ketika mencari penyelesaian masalah hukum di lingkungan terdekat.
Peran itu didukung oleh UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menempatkan kepala desa dan lurah sebagai penjaga ketenteraman serta juru damai dalam berbagai konflik sosial.
Sunarto menilai pendekatan mediasi dan musyawarah—yang sangat kuat dalam budaya masyarakat Indonesia—akan semakin diperkuat melalui keberadaan Posbankum dan program Peacemaker Justice Award (PJA).
“Juru damai akan memperkuat mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan harmoni sosial,” ujarnya.
Editor : Murni A
