Penerapan HAM Diperluas, Pemerintah Fokus ke Desa dan Dunia Bisnis

Jatengvox.com – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya pada tataran birokrasi atau regulasi, tetapi juga sampai ke ruang sosial budaya masyarakat dan praktik bisnis.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, menegaskan bahwa pemerintah ingin menghadirkan penerapan HAM yang lebih membumi.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Banjir Ganggu Sekolah di Beberapa Daerah, Kemendikdasmen Pastikan Belajar Tetap Berjalan

32 jatengvox

“Prinsip-prinsip HAM tidak boleh berhenti di meja birokrasi. Nilai-nilai ini harus hidup dan relevan dalam aktivitas masyarakat serta dijalankan oleh pelaku usaha,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

Salah satu langkah konkret yang sedang ditempuh adalah pembangunan Satu Data HAM. Sistem ini dirancang sebagai pusat integrasi berbagai data HAM dari seluruh Indonesia agar lebih akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mugiyanto menjelaskan bahwa data yang kuat menjadi fondasi penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Ia mencontohkan program Desa dan Kelurahan Sadar HAM, yang terus didorong untuk menciptakan ruang hidup yang aman, inklusif, serta menghormati martabat setiap warga.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Penataan Kawasan Mangkunegaran Dimatangkan, Menteri PU Pastikan Sesuai Kaidah Cagar Budaya

45 Redaksi

“Kebijakan yang baik membutuhkan data yang solid. Dari situlah kita bisa memastikan perlindungan HAM berjalan efektif,” tuturnya.

Selain pada masyarakat umum, pemerintah juga memperluas penerapan prinsip HAM ke sektor bisnis. Saat ini, pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden terkait penilaian kepatuhan pelaku usaha dalam konteks bisnis dan HAM.

Regulasi tersebut akan menjadi dasar untuk mendorong pelaku usaha agar menghormati HAM melalui prinsip Corporate Responsibility to Respect Human Rights, yang sesuai dengan UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP).

“Peraturan ini penting untuk memastikan perusahaan beroperasi dengan menghormati hak-hak pekerja, konsumen, dan masyarakat di sekitarnya,” jelas Mugiyanto.

Selain itu, penguatan perlindungan HAM juga dilakukan melalui pengelolaan pengaduan masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah menilai bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga negara salah satunya dibangun dari proses penanganan keluhan yang terbuka dan dapat diuji.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri HAM Natalius Pigai menambahkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional yang akan digelar pekan depan menjadi momentum penting. Acara tersebut disiapkan sebagai forum strategis untuk memastikan HAM menjadi kompas dalam arah pembangunan nasional.

“Melalui Musrenbang HAM, kami ingin memastikan bahwa prinsip HAM benar-benar diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah,” ujar Pigai.

Ia menekankan bahwa pembangunan yang berorientasi pada manusia harus menempatkan perlindungan martabat dan hak-hak dasar warga sebagai pilar utama.