Pemerintah Perkuat Link and Match Pendidikan Vokasi dengan Kebutuhan Industri

Sabtu, 15 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jatengvox.com – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk membenahi link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri.

Dalam dunia kerja yang terus bergerak cepat, tantangan terbesar yang muncul bukan hanya soal jumlah tenaga kerja, tetapi juga bagaimana memastikan keterampilan lulusan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Tingkat Menteri Percepatan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang digelar di Jakarta pada Jumat (14/11/2025).

Menko PMK Pratikno menilai selama ini setiap kementerian dan lembaga bergerak dengan program vokasi masing-masing.

Baca juga:  Mahasiswa KKN UPGRIS Kelompok 38 Latih Siswa SDN 01 Watuagung Gunakan Komputer dan Aplikasi Dasar

Banyak inisiatif bagus, tetapi belum sepenuhnya terhubung satu sama lain. Kondisi tersebut membuat penyelarasan kebutuhan industri dengan pembaruan kurikulum berjalan tidak optimal.

“Kita segera bertindak untuk meningkatkan kesesuaian antara supply side berupa pendidikan dan pelatihan vokasi, dan demand side yaitu pasar kerja,” ujar Pratikno. Ia menekankan bahwa koordinasi harus diperkuat agar kebijakan vokasi tidak berdiri sendiri-sendiri.

Salah satu langkah penting yang disepakati adalah pembangunan smart integrated dashboard, sebuah platform yang berfungsi sebagai marketplace data pendidikan dan ketenagakerjaan.

Melalui platform ini, pemerintah berharap dinamika pasar kerja dapat langsung diterjemahkan menjadi pembaruan kurikulum di lembaga pendidikan vokasi.

Baca juga:  Latih Kreativitas dan Jiwa Wirausaha, Mahasiswa KKN UIN Walisongo Kenalkan Ecoprint di SD

Selain menyepakati penguatan koordinasi, peserta rapat juga berkomitmen untuk saling berbagi data lintas instansi. Setiap lembaga akan menunjuk penanggung jawab khusus untuk memastikan integrasi berjalan efektif.

Sambil menata kelembagaan, pemerintah mempersiapkan beberapa langkah cepat yang dapat langsung dijalankan. Salah satunya adalah peningkatan kemampuan bahasa asing bagi calon tenaga kerja, khususnya mereka yang disiapkan untuk bekerja ke luar negeri.

“Banyak kebutuhan peningkatan kemampuan bahasa, sertifikasi, dan pelatihan-pelatihan lain yang bisa segera kita jalankan,” tambah Pratikno.

Dari sisi ketenagakerjaan luar negeri, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengungkapkan bahwa peluang bekerja di luar negeri terbuka luas bagi lulusan pendidikan vokasi.

Baca juga:  Mahasiswa KKN UIN Walisongo Dampingi SMPN 4 Singorojo Peringati Hari Pahlawan

Pada 2026, pemerintah menyiapkan penempatan 500.000 pekerja migran baru, yang terdiri dari 300.000 lulusan SMK dan 200.000 dari masyarakat umum.

“Ini kesempatan besar, bukan hanya untuk lulusan SMK tapi juga bagi masyarakat umum yang memenuhi kompetensi. Bahkan adik-adik yang masih bersekolah di SMK pun bisa dipersiapkan sejak awal,” jelas Christina.

Editor : Murni A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Isra Mikraj 1447 H, Menag Tekankan Salat sebagai Pondasi Akhlak dan Kesadaran Ekologis
KPK Ingatkan Risiko Korupsi Penugasan Khusus Pertamina dalam Kerja Sama Energi dengan AS
RUU Penanggulangan Disinformasi Disorot DPR, Komisi I Minta Pemerintah Lebih Terbuka
Kemenhut Gandeng Yayasan Pertamina, Optimalisasi KHDTK Dorong Hutan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana
Jawa Tengah Tancap Gas Menuju Swasembada Pangan 2026, Ini Strategi Besarnya
Darurat Sampah Nasional Ditetapkan, Pemerintah Dorong Peran Aktif Daerah dan DPRD
Mendikdasmen Abdul Mu’ti Tekankan Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter Anak
Harga Cabai Rawit Masih Tinggi di Awal 2026, BPS Catat Tren Mulai Melandai

Berita Terkait

Jumat, 16 Januari 2026 - 08:42 WIB

Isra Mikraj 1447 H, Menag Tekankan Salat sebagai Pondasi Akhlak dan Kesadaran Ekologis

Jumat, 16 Januari 2026 - 06:15 WIB

KPK Ingatkan Risiko Korupsi Penugasan Khusus Pertamina dalam Kerja Sama Energi dengan AS

Kamis, 15 Januari 2026 - 14:35 WIB

RUU Penanggulangan Disinformasi Disorot DPR, Komisi I Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Kamis, 15 Januari 2026 - 12:12 WIB

Kemenhut Gandeng Yayasan Pertamina, Optimalisasi KHDTK Dorong Hutan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana

Kamis, 15 Januari 2026 - 10:40 WIB

Darurat Sampah Nasional Ditetapkan, Pemerintah Dorong Peran Aktif Daerah dan DPRD

Berita Terbaru