Jatengvox.com – PDI Perjuangan belum mengambil sikap final terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada), apakah tetap melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau dikembalikan melalui DPRD.
Partai berlambang banteng tersebut memilih bersikap hati-hati dengan terlebih dahulu menghimpun seluruh pandangan kader dari daerah.
Pembahasan ini menjadi salah satu agenda penting dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, mulai Sabtu (10/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa hingga Rakernas berlangsung, belum ada keputusan resmi partai terkait wacana tersebut.
Menurutnya, PDIP ingin memastikan setiap pandangan dari jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) benar-benar didengar sebelum sikap partai ditetapkan.
“Seluruh usulan dari DPD akan kami dengarkan dan dihimpun. Nantinya akan dibacakan pada penutupan rakernas, lengkap dengan alasan filosofis, ideologis, hingga manajemen penyelenggaraan pemilu,” ujar Hasto di sela-sela Rakernas, Sabtu (10/1/2026).
Ia menambahkan, rekomendasi Rakernas baru akan dirumuskan setelah seluruh masukan tersebut dibahas secara menyeluruh. “Jadi sampai saat ini memang belum diputuskan,” katanya.
Hasto menekankan, proses pengambilan sikap ini juga mencerminkan komitmen PDIP dalam membudayakan demokrasi yang sehat di internal partai.
Menurutnya, keputusan strategis seperti sistem pilkada tidak bisa ditentukan secara sepihak tanpa melibatkan kader di berbagai tingkatan.
“Seluruh pencermatan dan masukan dari peserta rakernas akan menjadi bahan penting dalam rekomendasi,” ujarnya.
Langkah ini dinilai sejalan dengan karakter PDIP yang kerap menekankan musyawarah dan kolektivitas dalam menentukan arah kebijakan partai, terutama pada isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan demokrasi masyarakat.
Setelah seluruh pandangan dari daerah ditampung dan dibahas, PDIP berencana menyampaikan sikap resminya kepada publik pada akhir pelaksanaan Rakernas.
Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi pedoman partai dalam menyikapi dinamika wacana pilkada yang belakangan kembali mengemuka di tingkat nasional.
