Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta pada tahun 2026 tercatat sebesar 6,05 persen dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 64,75 persen. Tingginya angka pengangguran ini terjadi di tengah arus urbanisasi yang masih terus meningkat, di mana banyak masyarakat dari daerah datang ke Jakarta dengan harapan memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi, namun tidak semuanya berhasil terserap di pasar kerja.
Jakarta masih menjadi pusat tujuan urbanisasi di Indonesia. Sebagai pusat ekonomi nasional, ibu kota dianggap menawarkan peluang kerja, upah, fasilitas pendidikan, dan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan daerah asal. Kondisi ini sejalan dengan teori Harris-Todaro yang menjelaskan bahwa keputusan migrasi masyarakat desa ke kota didasarkan pada ekspektasi pendapatan yang lebih tinggi di wilayah perkotaan.
Namun, pertumbuhan lapangan kerja di Jakarta belum mampu mengimbangi jumlah pendatang yang terus bertambah setiap tahun. Data kependudukan tahun 2026 menunjukkan jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai sekitar 10,67 juta jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 16.142 jiwa per kilometer persegi. Tingginya konsentrasi penduduk tersebut menyebabkan persaingan kerja semakin ketat, terutama di wilayah perkotaan.
Tidak semua pendatang berhasil masuk ke sektor formal. Sebagian akhirnya bekerja di sektor informal seperti ojek online, pedagang kaki lima, hingga buruh harian. Fenomena ini sesuai dengan pembahasan dalam teori ekonomi ketenagakerjaan bahwa sektor informal umumnya muncul akibat terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya kualitas tenaga kerja.
Selain pengangguran terbuka, masih banyak tenaga kerja yang bekerja tidak penuh atau setengah menganggur. Kondisi ini menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi tidak stabil dan produktivitas tenaga kerja tetap rendah. Apabila kondisi tersebut terus terjadi, maka urbanisasi justru dapat memperbesar tekanan ekonomi di perkotaan.
Ketimpangan antara desa dan kota juga masih terlihat dari distribusi pendapatan masyarakat. Data Indeks Gini tahun 2026 menunjukkan bahwa wilayah perkotaan memiliki angka sekitar 0,40, sedangkan wilayah pedesaan berada di kisaran 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi di kota masih lebih tinggi dibandingkan desa.
Meski demikian, kota tetap menjadi daya tarik utama bagi masyarakat desa. Harapan memperoleh pekerjaan dengan upah lebih tinggi membuat urbanisasi terus terjadi, walaupun risiko pengangguran di kota juga tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya meningkatkan urban unemployment, tetapi juga memperlebar ketimpangan pembangunan antara desa dan kota.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia turut memperparah kondisi tersebut. Ketimpangan akses pendidikan dan pelatihan kerja membuat sebagian tenaga kerja sulit bersaing di pasar kerja perkotaan. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja menjadi rendah dan banyak pekerja hanya terserap pada pekerjaan berupah rendah.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu menerapkan beberapa kebijakan strategis. Pertama, memperluas lapangan kerja formal melalui pengembangan industri padat karya dan investasi sektor produktif. Kedua, meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kerja, pendidikan vokasi, dan sertifikasi keterampilan agar tenaga kerja lebih siap menghadapi kebutuhan pasar kerja modern. Ketiga, mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di daerah agar masyarakat tidak hanya bergantung pada Jakarta sebagai pusat kesempatan kerja. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan pekerja sektor informal agar kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin.
Permasalahan ketenagakerjaan di Jakarta menunjukkan bahwa urbanisasi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Tanpa pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan kualitas SDM, dan perluasan lapangan kerja formal, tekanan pada pasar kerja perkotaan akan terus meningkat. Kondisi ini berpotensi memperbesar pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan dominasi sektor informal di Jakarta.
Oleh: Hasyim Maulana Khoir, Geola Mayana Bakri, dan Retno Febriyastuti Widyawati, S.E., M.Sc.
