Jatengvox.com – Pemerintah Indonesia kembali didorong untuk mengambil peran lebih kuat dalam menghentikan tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina.
Desakan ini datang dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang menilai diplomasi Indonesia harus lebih tegas, terutama terkait laporan PBB yang menyebut kondisi di Gaza memenuhi unsur genosida.
Anggota Komnas Perempuan, Rr. Sri Agustini, menegaskan bahwa perempuan dan anak Palestina menjadi kelompok yang paling rentan dalam konflik ini.
Mereka tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga mengalami pengungsian massal serta kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual.
Sri Agustini menekankan, pemerintah Indonesia seharusnya tidak hanya mengutuk, tetapi juga menyampaikan sikap resmi dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80.
Menurutnya, perdamaian sejati tidak akan terwujud tanpa adanya keadilan.
“Perempuan dan anak perempuan di Gaza mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis, hingga ekonomi. Ini meninggalkan jejak panjang pada kehidupan dan martabat kemanusiaan mereka,” ujarnya.
Komnas Perempuan juga menilai bahwa akses kemanusiaan harus segera dipastikan. Tanpa itu, warga sipil, terutama kelompok rentan, akan terus menjadi korban penyerangan tanpa henti dari militer Israel.
Laporan Komite PBB pada 16 September 2025 memperkuat urgensi gencatan senjata. Laporan tersebut menyebut situasi di Gaza sudah memenuhi kategori genosida, sebuah istilah hukum internasional yang menggambarkan upaya pemusnahan sistematis terhadap suatu kelompok.
Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, sejak 7 Oktober 2023 hingga September 2025, sedikitnya 64.871 orang tewas. Lebih dari 164 ribu orang terluka, mayoritas perempuan dan anak-anak.
Ironisnya, dalam periode Mei hingga Agustus 2025 saja, 1.760 warga Palestina tewas ketika sedang berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa warga sipil terus menjadi target dalam situasi perang yang tidak berkesudahan.
Menurut Komnas Perempuan, Indonesia memiliki posisi moral dan politik yang kuat di mata dunia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, sekaligus sebagai anggota aktif PBB, Indonesia diharapkan tidak berhenti hanya pada pernyataan kecaman.
