Harga Cabai Merah Mulai Terkendali, Pemerintah Daerah Didesak Waspada Kenaikan Lokal

waktu baca 2 menit
Selasa, 25 Nov 2025 12:26 0 Redaksi

Jatengvox.com – Tren pergerakan harga cabai merah kembali menjadi sorotan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa harga cabai merah di tingkat nasional sebenarnya menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

Meski begitu, penurunan tersebut belum merata dan justru berbanding terbalik dengan kondisi di banyak daerah.

Menurut Amalia, harga rata-rata cabai merah saat ini berada di angka Rp53.161 per kilogram, lebih rendah dibanding pekan yang sama pada bulan lalu.

Posisi itu masih tergolong aman karena masih berada dalam rentang Harga Acuan Penjualan (HAP), yakni Rp37.000–Rp55.000 per kilogram.

Baca juga:  Kemenag Salurkan Rp19,3 Miliar untuk Pemulihan Madrasah dan Pesantren Terdampak Bencana di Aceh

Meski secara nasional menunjukkan perbaikan, kondisi lapangan ternyata lebih kompleks.

Amalia mengungkapkan ada 173 kabupaten/kota yang justru mencatat kenaikan harga cabai merah. Angka ini meningkat dari sebelumnya 164 daerah.

Kenaikan paling mencolok terjadi di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya. Harga cabai di wilayah tersebut tercatat melonjak hingga Rp106.333 per kilogram, atau naik 102,73 persen.

Kondisi serupa juga terjadi di Boven Digoel, di mana harga tembus Rp100.833 per kilogram, naik 33,27 persen dari pekan sebelumnya.

Selain dua wilayah tersebut, beberapa daerah lain seperti Dogiyai, Sarmi, Halmahera Selatan, dan Sumba Barat juga berada dalam kategori merah.

Baca juga:  Bantuan Sosial Terungkap: 7 Cara Cepat Dapatkan Dukungan Finansial Tanpa Ribet!

Artinya, harga sudah tinggi namun tetap meningkat, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pusat.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa penyebaran kenaikan harga cabai merah sudah meluas. Ia menyebut jumlah daerah yang mengalami kenaikan meningkat cukup signifikan dalam sepekan terakhir.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih cepat, mulai dari pemantauan harga, penguatan pasokan, hingga koordinasi lintas instansi untuk memastikan lonjakan harga tidak berlanjut ke komoditas lain yang sensitif terhadap inflasi.

“Pemantauan berbasis data aktual sangat penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” tegasnya

Baca juga:  School of Computer Science BINUS University dan MAPID Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Dorong Inovasi Geospasial dan Artificial Intelligence di Indonesia

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA