Jatengvox.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan pentingnya dorongan strategis dan visi jangka panjang dalam pengelolaan ekosistem pariwisata nasional.
Hal itu ia sampaikan kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) sebagai BUMN yang kini memegang peran sentral dalam pengembangan sektor aviasi dan pariwisata Indonesia.
Menurut Novita, Indonesia memiliki modal geografis dan sumber daya yang sangat besar untuk menjadi hub pariwisata global, setara bahkan melampaui negara-negara seperti Singapura dan Abu Dhabi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, potensi tersebut dinilai belum dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Politikus PDI Perjuangan itu menyoroti posisi Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional serta menjadi penghubung kawasan Asia-Pasifik dan Asia-Australia.
Secara geopolitik dan geostrategis, kondisi tersebut seharusnya menjadikan Indonesia unggul dalam pengembangan konektivitas dan pariwisata internasional.
“Singapura dan Abu Dhabi membangun hub pariwisatanya dengan visi jangka panjang yang konsisten, lintas sektor, dan terintegrasi. Pertanyaannya, visi besar InJourney ke depan itu apa? Bagaimana Indonesia bisa benar-benar diposisikan sebagai hub pariwisata global di masa depan,” ujar Novita dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu, 18 Januari 2026.
Ia menilai, jika potensi tersebut dikelola secara serius dan menyeluruh, Indonesia seharusnya memiliki daya saing yang jauh lebih kuat dibanding negara-negara tetangga yang wilayahnya relatif lebih kecil.
Meski memiliki peluang besar, Novita menilai keinginan menjadikan Indonesia sebagai pusat pariwisata dunia masih terkendala oleh kesenjangan konektivitas.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga integrasi antarmoda transportasi dan kenyamanan wisatawan.
“Sampai sekarang, ekosistem pariwisata kita belum dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Masih terfragmentasi dan berjalan sendiri-sendiri,” ucapnya.
Ia mencontohkan kondisi transportasi bandara dan kereta bandara yang dinilai belum ramah bagi wisatawan mancanegara.
Minimnya informasi multibahasa, kurangnya petunjuk rute yang jelas, hingga belum optimalnya integrasi dengan transportasi publik seperti TransJakarta menjadi catatan penting.
“Hal-hal seperti ini kelihatannya sepele, tapi sangat menentukan pengalaman wisatawan. Kalau sejak tiba di bandara saja mereka sudah bingung, maka sulit bicara soal pariwisata kelas dunia,” katanya.
Novita juga menyinggung hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke InJourney yang dilakukan pada Kamis, 15 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, DPR dan InJourney membahas konsep Smart Airport dan Smart Logistic sebagai fondasi utama pariwisata modern.
Menurutnya, pengembangan bandara tidak boleh hanya berorientasi pada fisik bangunan, tetapi juga pada sistem, layanan, dan teknologi yang terintegrasi dengan kebutuhan wisatawan global.
“Smart Airport seharusnya bukan sekadar digitalisasi, tapi bagaimana bandara menjadi simpul pariwisata yang nyaman, informatif, dan terhubung dengan destinasi, transportasi, serta layanan publik lainnya,” jelas Novita.
Lebih jauh, Novita menekankan bahwa pengelolaan pariwisata nasional membutuhkan visi besar lintas sektor, mulai dari aviasi, transportasi, ekonomi kreatif, hingga tata kota dan budaya.
Tanpa arah yang jelas dan konsisten, pengembangan pariwisata berisiko berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.
Ia berharap InJourney tidak hanya berperan sebagai operator, tetapi juga menjadi arsitek utama ekosistem pariwisata nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Indonesia punya segalanya: alam, budaya, posisi strategis, dan pasar. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian untuk punya visi besar dan komitmen menjalankannya secara konsisten,” pungkasnya.
Editor : Murni A
