BPOM Raih Status WHO Listed Authority, Perkuat Pengawasan Obat dan Pangan Nasional

Sabtu, 31 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jatengvox.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan kembali perannya sebagai garda terdepan dalam menjamin keamanan obat dan pangan bagi masyarakat Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 BPOM yang ditandai dengan penyelenggaraan BPOM Expo 2026 di kompleks perkantoran BPOM RI, Jakarta.

Momentum peringatan seperempat abad ini menjadi tonggak penting, tidak hanya secara nasional, tetapi juga di tingkat global.

BPOM secara resmi memperoleh status WHO Listed Authority (WLA), sebuah pengakuan internasional yang menempatkan BPOM sejajar dengan otoritas regulator obat dan makanan negara-negara maju.

Taruna Ikrar menyebut capaian tersebut sebagai kado istimewa di usia ke-25 BPOM. Menurutnya, status WLA menegaskan bahwa sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia telah memenuhi standar internasional tertinggi.

Baca juga:  BP Tapera Optimis Target 350 Ribu Rumah Subsidi Tercapai Akhir 2025

“Salah satu hadiah terindah di ulang tahun BPOM kali ini adalah pengakuan global bahwa BPOM telah sejajar dengan national regulatory authority negara maju melalui status WHO Listed Authority,” ujar Taruna dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).

WHO Listed Authority merupakan bentuk pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap lembaga regulator yang memiliki kapasitas kuat dalam memastikan keamanan, mutu, dan efektivitas produk kesehatan.

Dengan status ini, kredibilitas BPOM dalam melindungi konsumen sekaligus mendukung sistem kesehatan nasional semakin diperkuat.

BPOM Expo 2026 menjadi bagian penting dari perayaan tersebut. Ajang ini dirancang sebagai ruang temu lintas sektor yang mempertemukan regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat.

Tujuannya adalah memperkuat ekosistem kesehatan nasional melalui kolaborasi yang berkelanjutan.

Taruna menjelaskan, pengawasan yang kuat tidak bisa berdiri sendiri. Sinergi antara regulator dan pemangku kepentingan lain menjadi kunci agar produk obat, pangan, dan suplemen yang beredar di masyarakat benar-benar aman, bermutu, dan berkhasiat.

Baca juga:  RUU Penanggulangan Disinformasi Disorot DPR, Komisi I Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Kehadiran sejumlah menteri, perwakilan asosiasi industri, akademisi internasional, serta jajaran BPOM dari seluruh Indonesia menunjukkan besarnya komitmen bersama dalam membangun sistem kesehatan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Dari sisi industri, Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Irawati Setiady, menilai kolaborasi dengan BPOM sebagai fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen.

Menurutnya, tanggung jawab industri tidak hanya berhenti pada pengembangan produk, tetapi juga memastikan seluruh proses memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan regulator.

“Momentum 25 tahun BPOM mengingatkan kita bahwa perlindungan konsumen adalah tanggung jawab bersama,” kata Irawati. Ia menegaskan, sistem pengawasan yang kuat justru menjadi penopang keberlanjutan industri kesehatan nasional.

Baca juga:  Mahasiswa KKN UIN Walisongo Ikut Semarakan Hari Santri Bersama Anak-Anak TK Dharma Wanita

BPOM Expo 2026 juga menyoroti pentingnya model kolaborasi Academic–Business–Government (ABG).

Model ini dinilai efektif dalam mendorong inovasi berbasis riset sekaligus mempercepat akses masyarakat terhadap produk kesehatan yang aman dan berkualitas.

Kolaborasi tersebut dinilai semakin relevan di tengah upaya Indonesia membangun kemandirian sektor kesehatan, termasuk penguatan industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang turut hadir menekankan pentingnya sinergi antara BPOM dan Kementerian Kesehatan. Ia berharap regulasi yang kuat dapat berjalan seiring dengan iklim investasi yang sehat.

“Dengan regulasi yang kuat namun tetap fasilitatif, industri farmasi nasional dapat berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkes.

Editor : Murni A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi Undip Ciptakan Inovasi Display Bookflix dan Program Donasi Buku di Perpustakaan FSM Undip
PTKI Kemenag Dorong Transparansi PTKIN, Targetkan Seluruh Kampus Informatif pada 2026
Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Kemenag dan DPR Ajak Umat Jaga Persatuan
Mahasiswa KKN UPGRIS Gaungkan SAFE-IN di Desa Leyangan, Perkuat Kesiapsiagaan Warga Hadapi Bahaya Kebakaran
Gaji PPPK Paruh Waktu 2026: Skema Upah, Masa Kontrak yang Perlu Anda Ketahui
Kemenag Salurkan Bantuan Rp350 Juta untuk Ponpes Al Adalah Tegal Pascabencana Tanah Bergerak
Dukung Gerakan Pilah Sampah, Mahasiswa KKN UPGRIS Ajarkan Pembuatan Pupuk Organik Cair di RT 04 RW 05 Palebon
Rakerda PD Salimah Kendal Fokus pada Penguatan Program dan Pelayanan Masyarakat

Berita Terkait

Jumat, 20 Februari 2026 - 10:02 WIB

Mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi Undip Ciptakan Inovasi Display Bookflix dan Program Donasi Buku di Perpustakaan FSM Undip

Rabu, 18 Februari 2026 - 10:55 WIB

PTKI Kemenag Dorong Transparansi PTKIN, Targetkan Seluruh Kampus Informatif pada 2026

Selasa, 17 Februari 2026 - 21:23 WIB

Mahasiswa KKN UPGRIS Gaungkan SAFE-IN di Desa Leyangan, Perkuat Kesiapsiagaan Warga Hadapi Bahaya Kebakaran

Selasa, 17 Februari 2026 - 10:29 WIB

Gaji PPPK Paruh Waktu 2026: Skema Upah, Masa Kontrak yang Perlu Anda Ketahui

Selasa, 17 Februari 2026 - 08:18 WIB

Kemenag Salurkan Bantuan Rp350 Juta untuk Ponpes Al Adalah Tegal Pascabencana Tanah Bergerak

Berita Terbaru