Jatengvox.com – Upaya pemberantasan narkoba di Jawa Tengah kembali ditegaskan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah memperkuat langkah pencegahan yang menyentuh langsung masyarakat.
Menurutnya, perang terhadap narkoba tidak cukup dilakukan secara seremonial, melainkan harus konsisten, terstruktur, dan masif hingga ke level desa.
Pesan itu disampaikan Luthfi saat menerima audiensi Kepala BNNP Jateng, Toton Rasyid, di ruang kerjanya, Kamis (26/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BNNP dalam menghadapi ancaman narkoba yang kian kompleks.
Dalam audiensi tersebut, Luthfi secara khusus menyoroti pentingnya penguatan program Kampung Bersinar (Bersih dari Narkoba) dan Kampung Tangguh.
Ia menilai dua program ini memiliki dampak langsung karena melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan.
Menurutnya, pencegahan narkoba yang efektif adalah yang tumbuh dari kesadaran kolektif warga. Ketika lingkungan memiliki sistem sosial yang kuat, ruang gerak peredaran narkoba akan semakin sempit.
“Paling penting kampung bersinar dan tangguh itu diekspose lagi,” tegasnya.
Bagi Luthfi, eksposur bukan sekadar publikasi, melainkan bentuk penguatan narasi bahwa masyarakat memiliki peran besar dalam menjaga lingkungannya.
Ia mendorong agar kegiatan di tingkat desa dan kelurahan diperbanyak, mulai dari sosialisasi, edukasi remaja, hingga pembentukan relawan anti-narkoba.
Pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih efektif karena menyasar akar persoalan. Narkoba bukan hanya isu hukum, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan ketahanan keluarga.
Komitmen Pemprov Jateng terhadap pemberantasan narkoba juga tercermin dari dukungan anggaran yang terus meningkat setiap tahun.
Jika pada 2022 dan 2023 hibah untuk BNNP Jateng masing-masing sebesar Rp200 juta, angka itu naik signifikan menjadi Rp750 juta pada 2024.
Bahkan pada 2025 dan 2026, hibah yang diberikan mencapai Rp1,5 miliar per tahun. Peningkatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi.
Luthfi juga meminta agar wilayah Semarang dan Solo menjadi prioritas perhatian. Dua kawasan tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi, mengingat mobilitas penduduk yang padat serta aktivitas ekonomi yang dinamis.
Selain itu, ia mendorong pendataan kabupaten/kota yang belum memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Dengan data yang jelas, pembentukan BNNK baru dapat dipercepat sehingga pengawasan lebih merata.
Di sisi lain, Kepala BNNP Jateng Toton Rasyid menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Pemprov Jateng.
Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi narkoba yang dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.
Namun demikian, Toton mengakui masih ada sejumlah tantangan, terutama dalam aspek rehabilitasi. Saat ini fasilitas rumah sakit untuk rehabilitasi rawat inap masih sangat terbatas, rata-rata hanya tersedia sekitar 10 tempat tidur per fasilitas.
Setiap tahun, BNNP Jateng rata-rata hanya mampu merehabilitasi sekitar 500 orang. Angka tersebut tentu belum sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan.
Karena itu, pihaknya berharap dukungan tambahan untuk memperkuat fasilitas rehabilitasi, termasuk pengembangan layanan rawat inap yang lebih memadai.
“Ke depan, kami berharap terus mendapatkan dukungan, termasuk untuk penguatan fasilitas rehabilitasi rawat inap,” ujar Toton.
Editor : Murni A
