Jatengvox.com – Pemerintah kembali memperpanjang program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras hingga akhir Februari 2026.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri yang kerap diikuti lonjakan permintaan pangan pokok.
Perpanjangan program tersebut dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) seiring dengan kondisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dinilai sangat kuat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program SPHP yang berjalan saat ini masih merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tahun 2025 dan tetap dioptimalkan pada awal 2026.
Direktur SPHP Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa keberlanjutan program SPHP beras menjadi instrumen penting dalam menekan gejolak harga di pasar.
Dengan cadangan beras pemerintah yang berada pada level tertinggi, pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk melakukan intervensi.
“Stok cadangan beras pemerintah saat ini paling tinggi, sehingga intervensi pasar dapat menekan harga,” ujar Maino dalam rilis resmi Bapanas, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, perpanjangan SPHP hingga akhir Februari diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Perum Bulog bersama pemerintah daerah, terutama untuk mengamankan pasokan selama periode rawan inflasi pangan.
Bapanas juga mendorong Bulog untuk mengintensifkan penjualan beras SPHP melalui berbagai skema distribusi.
Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang selama ini menjadi sarana efektif mendekatkan pangan terjangkau kepada masyarakat.
“Bulog didorong mengoptimalkan penjualan SPHP melalui Gerakan Pangan Murah dan kanal lainnya,” kata Maino.
Hingga 31 Januari 2026, realisasi penjualan beras SPHP tercatat mencapai 902,7 ribu ton. Angka tersebut masih menjadi bagian dari perpanjangan target SPHP beras tahun 2025 yang berlanjut di awal tahun ini.
Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui beragam saluran, mulai dari pasar rakyat, koperasi, gerai pangan, GPM, hingga ritel modern, agar distribusi merata dan mudah diakses masyarakat.
Meski program SPHP beras 2026 telah memperoleh persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan, pelaksanaan penuh untuk tahun 2026 diperkirakan baru dimulai pada Maret mendatang. Hal ini disebabkan proses administrasi anggaran yang masih berjalan.
Nilai anggaran tambahan SPHP beras 2026 mencapai Rp4,97 triliun, yang setara dengan subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras kepada masyarakat.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan komitmen pihaknya untuk menjalankan penugasan tersebut.
Ia menyebut penyaluran yang berlangsung pada Januari masih merupakan kelanjutan dari target tahun sebelumnya.
“Per 31 Januari 2026, realisasi penyaluran SPHP mencapai 902.748 ton,” ujarnya.
Keberadaan program SPHP terbukti memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga. Pada Januari 2026, inflasi beras tercatat sebesar 0,16 persen, menjadi angka terendah dalam tiga tahun terakhir menjelang Ramadan.
Editor : Murni A
