Jatengvox.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan kembali posisi Bus Trans Jateng sebagai layanan publik yang mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat, bukan ladang bisnis.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menerima jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Jateng di kantornya, Jumat (21/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Luthfi menekankan bahwa pengelolaan transportasi umum harus selalu berorientasi pada pelayanan.
Meskipun Trans Jateng akan diarahkan menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), ia mengingatkan agar prinsip pelayanan tidak bergeser.
“Nafasnya transportasi umum itu tidak boleh bisnis. Karena itu kan pelayanan,” ujar Luthfi. “Coba nanti pertimbangkan lagi. Prinsipnya saya setuju (Trans Jateng dikelola secara BLUD).”
Pernyataan itu menegaskan bahwa kebijakan BLUD nantinya bukan untuk mengejar profit, melainkan memperkuat fleksibilitas pengelolaan agar layanan semakin responsif terhadap kebutuhan publik.
Kepala Dinas Perhubungan Jateng, Arif Djatmiko, menyambut arahan gubernur dengan memaparkan perkembangan positif Trans Jateng dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan jumlah penumpang menjadi salah satu indikator paling menonjol.
Menurutnya, pada 2024 jumlah penumpang mencapai 9,5 juta orang. Angka itu menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi, sekaligus menegaskan keberadaan Trans Jateng sebagai sarana mobilitas yang terjangkau dan stabil.
Trans Jateng saat ini mengoperasikan tujuh koridor dengan total 115 armada, dan sudah melayani 40 persen wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Koridornya mencakup lintasan strategis seperti Semarang–Bawen, Purwokerto–Purbalingga, Semarang–Kendal, hingga Sukorejo–Surakarta–Wonogiri.
Arif menegaskan bahwa pengembangan Trans Jateng ke depan tidak semata-mata menambah armada.
Fokusnya adalah integrasi—menghubungkan layanan bus provinsi dengan angkutan kota, angkutan subregional, hingga transportasi perdesaan.
“Jadi bukan menambah armada Trans Jateng, melainkan menggandeng layanan eksisting milik kabupaten/kota dan pedesaan, agar terintegrasi dalam satu sistem,” jelasnya.
Dengan pendekatan itu, pada 2027 Dishub Jateng menargetkan seluruh lapisan layanan transportasi dapat saling tersambung.
Mulai dari trayek subregional, jaringan kota, antarkabupaten, hingga transportasi desa. Target besarnya: membuat perjalanan warga lebih praktis tanpa harus berpindah-pindah moda secara terpisah.
Rencana jangka panjang juga telah disiapkan. Pada 2030, Trans Jateng ditargetkan memiliki 12 koridor dan menjangkau lebih dari 62 persen wilayah Jawa Tengah.
Editor : Murni A
