Jatengvox.com – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama seluruh Dewan Pengurus Daerah (DPD) se-Indonesia resmi menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan dalam agenda Konsolidasi Pemuda Nasional yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, pada Senin (10/11/2025).
Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI, Choir Syarifuddin, menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah bentuk dukungan politik praktis.
Ia menyebut, dukungan KNPI merupakan wujud komitmen moral untuk mengawal kebijakan pemerintahan Prabowo yang berpihak kepada rakyat.
“KNPI berdiri bersama Presiden Prabowo menjalankan visi Asta Cita menuju Indonesia yang lebih adil, berdaulat, dan mandiri bagi seluruh rakyat,” ujar Choir dalam keterangannya.
Ia menambahkan, visi besar Asta Cita—khususnya dalam agenda pemberantasan kartel sumber daya alam dan program Makan Bergizi Gratis—merupakan terobosan nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, KNPI juga menyampaikan delapan rekomendasi strategis sebagai kontribusi konkret pemuda terhadap arah pembangunan nasional.
Salah satu rekomendasi utama adalah rencana Dialog Nasional Pemuda Indonesia yang diharapkan bisa mempersatukan berbagai faksi KNPI yang sempat terbelah selama beberapa tahun terakhir.
“Dialog ini bukan sekadar agenda formal, tetapi momentum menyatukan semangat kebangsaan di atas perbedaan organisasi,” ungkap Choir.
KNPI menilai, langkah ini penting agar gerakan pemuda Indonesia kembali solid dan mampu menjadi motor penggerak perubahan di tengah dinamika sosial-politik nasional.
Dalam rekomendasinya, KNPI turut mendukung penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden kedua, Soeharto.
Pengakuan ini dianggap sebagai bagian dari proses rekonsiliasi nasional dan penghormatan terhadap kontribusi besar Soeharto dalam pembangunan bangsa.
Selain itu, KNPI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk bersikap netral, bijak, dan independen dalam menyelesaikan persoalan internal organisasi kepemudaan.
Menurut KNPI, pemerintah seharusnya hadir sebagai jembatan pemersatu, bukan sekadar penonton atas perpecahan yang dapat merugikan masa depan generasi muda.
“Pemuda harus menjadi kekuatan moral dan sosial yang independen, berintegritas, serta berani menyuarakan kepentingan bangsa,” tegas Choir.
Sebagai langkah lanjut, KNPI mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Kepemudaan ke Mahkamah Konstitusi. Tujuannya agar regulasi tersebut lebih adaptif terhadap tantangan generasi digital masa kini.
Di sisi lain, KNPI juga mengusulkan pemisahan Kementerian Pemuda dari bidang olahraga, sehingga kebijakan terkait pengembangan pemuda bisa lebih fokus, efektif, dan berkelanjutan.
Usulan ini didasari pandangan bahwa isu kepemudaan memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda dengan dunia olahraga.
Editor : Murni A
