Jatengvox.com – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan komisinya akan menjalankan tugas dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik.
Ia menyebut keterbukaan merupakan pesan utama dari Presiden Prabowo Subianto, yang menaruh perhatian besar pada proses perbaikan institusi kepolisian.
Menurut Jimly, reformasi Polri bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana proses penyusunan rekomendasi dilakukan dengan melibatkan banyak pihak.
“Kalau rumusan kami bisa kerjain pasti bagus-bagus, tapi cara rumusan usulan kebijakan reformasi itu diperoleh, itu yang penting,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Jimly menegaskan bahwa komisi yang dipimpinnya tidak akan bekerja di ruang tertutup. Aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat akan diserap untuk memperkaya rekomendasi yang dihasilkan.
“Tokoh publik, aktivis, hingga akademisi akan kami libatkan. Semua bisa memberi pandangan tentang arah perubahan Polri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran media sosial sebagai sumber masukan publik. Di era digital, banyak perbincangan konstruktif terkait isu penegakan hukum dan reformasi kepolisian muncul di platform seperti YouTube dan X (Twitter).
“Di medsos banyak sekali YouTuber yang mendiskusikan isu-isu ini, kami bersikap terbuka untuk mendengarkan,” katanya.
Komisi, lanjut Jimly, berencana membentuk forum interaktif untuk menampung ide dan kritik masyarakat secara sistematis.
Jika forum semacam itu belum bisa dibentuk dalam waktu dekat, komisi tetap akan aktif memantau percakapan publik di dunia maya.
“Kalau nanti enggak bisa dibuat forum khusus, paling tidak kami akan rajin mendengarkan di YouTube,” tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menekankan agar komisi ini tidak ragu mengkaji secara mendalam berbagai aspek dalam tubuh Polri.
Ia meminta agar setiap evaluasi dilakukan dengan semangat membangun, bukan mencari kesalahan.
“Mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kita jangan takut untuk melihat kekurangan,” pesan Presiden.
Pesan tersebut, kata Jimly, menjadi pegangan utama bagi komisi untuk memastikan setiap langkah reformasi berorientasi pada kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok atau individu.
Upaya reformasi ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Polri untuk memperkuat kepercayaan publik.
Dengan keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta kajian yang mendalam, reformasi bukan sekadar slogan, melainkan proses nyata menuju perubahan.
Jimly menegaskan, komisi akan bekerja secara independen, akuntabel, dan terbuka terhadap kritik.
“Kami tidak ingin hanya menghasilkan laporan di atas kertas. Kami ingin hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya
