Menko PM Ajak Kemensos dan Dinas Pendidikan Wujudkan Akses Setara bagi Anak Disabilitas

Sabtu, 8 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jatengvox.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperbanyak jumlah sekolah inklusi di seluruh Indonesia.

Langkah ini dinilai penting agar hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas bisa terpenuhi secara merata.

Permintaan itu disampaikan Muhaimin saat melakukan kunjungan kerja ke Rumah Inklusif Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Jumat (7/11/2025).

Dalam kunjungannya, ia menerima banyak laporan dari orang tua yang mengeluhkan sulitnya akses pendidikan bagi anak-anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

“Saya minta kepada Kemensos untuk mendesain ulang kebutuhan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jumlah sekolah inklusi harus betul-betul memadai,” ujar Muhaimin.

Baca juga:  PKS Soroti Program Makan Bergizi Gratis dan Dorong Audit Menyeluruh dari Pemerintah

Muhaimin menilai, keterbatasan jumlah sekolah inklusif menjadi penyebab utama banyak anak disabilitas yang tertinggal dalam dunia pendidikan.

Menurutnya, hal ini bukan hanya persoalan fasilitas, tapi juga menyangkut keadilan sosial yang harus diwujudkan oleh negara.

Ia menegaskan perlunya peningkatan anggaran di Kementerian Sosial agar pembangunan sekolah inklusi bisa menjangkau lebih banyak daerah.

“Nanti saya akan ingatkan langsung agar Kemensos membuat desain yang konkret. Begitu juga Dinas Pendidikan di daerah, harus punya rancangan pendidikan untuk saudara-saudara kita yang difabel,” katanya.

Di sisi lain, Muhaimin melihat adanya perubahan positif dalam kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif. Ia mencontohkan beberapa wilayah seperti Jakarta yang kini sudah mulai banyak memiliki sekolah ramah disabilitas.

Baca juga:  KKN UIN Walisongo Turut Sukseskan Pesta Siaga Kwartir Ranting Kecamatan Boja 2025 Bersama SDN 1 Meteseh

“Itu artinya kesadaran masyarakat mulai meningkat. Saya berharap, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di semua daerah di Indonesia,” ujarnya optimis.

Bagi Muhaimin, sekolah inklusi bukan sekadar fasilitas, melainkan simbol keadilan sosial. Ia menilai setiap lembaga pendidikan wajib memastikan tidak ada diskriminasi terhadap anak-anak difabel, baik secara langsung maupun terselubung.

Ketua Rumah Inklusif Kabupaten Kebumen, Nyai Muinatul Khoiriyah, turut menyampaikan aspirasinya agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas.

Menurutnya, keluarga dengan anak difabel seharusnya menjadi prioritas dalam setiap program sosial yang dijalankan pemerintah.

Baca juga:  Buku Sejarah Indonesia Versi Terbaru Akan Bisa Diakses Gratis Secara Digital

“Tolonglah, salah satu syarat utama dalam program pemerintah itu adalah keluarga yang memiliki anak difabel. Kami berharap keluarga-keluarga seperti ini mendapat perhatian utama,” ujar Nyai Muinatul.

Ia menegaskan, perjuangan yang dilakukan Rumah Inklusif Kebumen bukan hanya untuk lembaganya, melainkan untuk seluruh keluarga yang menghadapi tantangan serupa.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memohon dukungan dari berbagai pihak agar perjuangan keluarga penyandang disabilitas terus berlanjut dan membawa perubahan nyata.

“Mimpi-mimpi para keluarga ini bukan mimpi seorang Iin saja, tapi harapan seluruh keluarga di mana pun agar anak-anak kami yang lemah tidak semakin dilemahkan. Harapan kami, pemerintah hadir dan memberi penguatan,” tambahnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Cuaca Ekstrem Dini Hari, Jalur Kereta Pantura Sempat Terganggu
Kementerian PKP Pimpin Pemulihan Permukiman Pascabencana di Sumatra
Isra Mikraj 1447 H, Menag Tekankan Salat sebagai Pondasi Akhlak dan Kesadaran Ekologis
KPK Ingatkan Risiko Korupsi Penugasan Khusus Pertamina dalam Kerja Sama Energi dengan AS
RUU Penanggulangan Disinformasi Disorot DPR, Komisi I Minta Pemerintah Lebih Terbuka
Kemenhut Gandeng Yayasan Pertamina, Optimalisasi KHDTK Dorong Hutan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana
Jawa Tengah Tancap Gas Menuju Swasembada Pangan 2026, Ini Strategi Besarnya
Darurat Sampah Nasional Ditetapkan, Pemerintah Dorong Peran Aktif Daerah dan DPRD

Berita Terkait

Jumat, 16 Januari 2026 - 10:28 WIB

Cuaca Ekstrem Dini Hari, Jalur Kereta Pantura Sempat Terganggu

Jumat, 16 Januari 2026 - 10:18 WIB

Kementerian PKP Pimpin Pemulihan Permukiman Pascabencana di Sumatra

Jumat, 16 Januari 2026 - 08:42 WIB

Isra Mikraj 1447 H, Menag Tekankan Salat sebagai Pondasi Akhlak dan Kesadaran Ekologis

Jumat, 16 Januari 2026 - 06:15 WIB

KPK Ingatkan Risiko Korupsi Penugasan Khusus Pertamina dalam Kerja Sama Energi dengan AS

Kamis, 15 Januari 2026 - 12:12 WIB

Kemenhut Gandeng Yayasan Pertamina, Optimalisasi KHDTK Dorong Hutan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana

Berita Terbaru