Jatengvox.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan periode penting untuk konsolidasi politik sekaligus perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengatakan bahwa konsolidasi sejati tidak cukup hanya dilakukan di level politik, tetapi juga harus tampak dalam sistem pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
“Konsolidasi sejati adalah soal menata ulang sistem agar bekerja lebih efektif, transparan, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Kholid di Jakarta, Senin (20/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PKS mengapresiasi langkah Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet yang dinilai sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas pemerintahan.
Namun, Kholid mengingatkan bahwa tantangan utama justru terletak pada disiplin dalam tata kelola kebijakan — mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan di lapangan.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut PKS, program tersebut memiliki semangat positif untuk meningkatkan gizi anak Indonesia, tetapi pelaksanaannya perlu mendapat perhatian serius.
Hingga pertengahan Oktober 2025, MBG telah menjangkau sekitar 35,4 juta penerima manfaat, dengan realisasi anggaran mencapai Rp99 triliun dari total Rp171 triliun.
Namun, Kholid menegaskan, keberhasilan program sosial tidak seharusnya hanya diukur dari serapan anggaran.
“Keberhasilan program sosial tidak diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi dari keselamatan dan kesejahteraan setiap anak Indonesia. Kasus keracunan di beberapa daerah harus menjadi alarm keras bagi pemerintah,” tegasnya.
PKS pun mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok MBG, memperkuat standar keamanan pangan nasional, dan memastikan seluruh penyedia menjalankan prosedur higienitas dengan ketat.
Kholid juga menilai langkah Presiden Prabowo dalam memperkuat diplomasi luar negeri sebagai langkah positif, khususnya terkait komitmen Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di Palestina.
Tawaran pengiriman 20.000 pasukan perdamaian PBB untuk Gaza disebutnya sebagai wujud karakter diplomasi Indonesia yang berprinsip.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberanian di panggung internasional harus diimbangi dengan keadilan sosial di dalam negeri.
“Diplomasi luar negeri harus berjalan seiring dengan upaya memastikan kesejahteraan rakyat di tanah air,” ujarnya.
PKS juga menyoroti capaian ekonomi nasional dengan pertumbuhan 5,12% dan inflasi 2,6% yang dinilai cukup stabil.
Meski begitu, Kholid menyebut angka tersebut belum cukup menjawab realitas di lapangan. Harga pangan masih tinggi, daya beli masyarakat melemah, dan kesempatan kerja yang layak masih terbatas.
Selain itu, ia menyoroti lebih dari Rp2.300 triliun dana perbankan yang belum tersalurkan ke sektor riil. Suku bunga kredit yang masih tinggi dinilai menjadi penghambat utama pertumbuhan sektor UMKM dan industri manufaktur.
“Kebijakan fiskal dan moneter harus bersinergi untuk menurunkan biaya pinjaman dan memperluas akses kredit bagi UMKM. Pertumbuhan sejati adalah ketika rakyat kecil ikut tumbuh,” kata Kholid.
PKS juga menekankan pentingnya kemandirian pangan dan energi, yang menurutnya perlu difokuskan pada peningkatan kesejahteraan petani serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Selain sektor ekonomi dan sosial, Kholid menilai reformasi Polri merupakan agenda mendesak yang tidak bisa ditunda.
Tujuannya untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Ia menilai pemerintah perlu menyusun peta jalan reformasi Polri yang konkret, memperkuat pengawasan internal, serta memanfaatkan teknologi publik seperti body cam agar transparansi kinerja aparat semakin terjaga.
“Reformasi Polri membutuhkan keberanian moral dan politik. Tanpa langkah nyata, kepercayaan publik akan sulit dipulihkan,” ujarnya.
Editor : Murni A
