Jatengvox.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa total tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan kini telah melampaui Rp10 triliun.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sekitar 23 juta peserta yang menunggak pembayaran.
“Mengenai triliunnya, yang jelas lebih dari Rp10 triliun. Dulu masih di angka Rp7,6 triliun, tapi sekarang sudah bertambah, termasuk komponen yang baru pindah,” jelas Ghufron saat ditemui pada Sabtu (18/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar peserta yang menunggak berasal dari kalangan yang memang tidak mampu secara ekonomi.
Upaya penagihan selama ini dinilai tidak efektif karena kemampuan finansial mereka sangat terbatas.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah kini tengah menyiapkan skema pemutihan BPJS Kesehatan.
Program ini diharapkan bisa menjadi jalan keluar bagi peserta yang ingin kembali aktif tanpa harus menanggung utang iuran lama.
Ghufron menegaskan bahwa kebijakan ini lebih bersifat kemanusiaan.
“Bagi yang tidak mampu, meskipun ditagih berkali-kali, tetap tidak akan bisa bayar. Jadi lebih baik diberi kesempatan baru, mulai dari nol lagi, dan utang yang lama dibebaskan,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Ghufron, ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Saat ini, proses penghitungan dan verifikasi data peserta yang akan menerima manfaat pemutihan masih berlangsung.
Rencana pemutihan ini akan diumumkan secara resmi setelah pembahasan final di tingkat pemerintah selesai.
Ghufron menyebut, keputusan akhir akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, atau bila tidak, oleh Menteri Koordinator Perekonomian.
“Kalau tidak Presiden, ya Pak Menko PM, tetapi intinya saya kira itu langkah yang baik,” katanya optimistis.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pemerintah masih melakukan proses penghitungan dan verifikasi terhadap data peserta yang memiliki tunggakan.
Ia menyebut ada perbedaan data akibat perubahan kelas kepesertaan yang mempengaruhi jumlah tunggakan.
“Semua sedang kita hitung dan verifikasi. Ada peserta yang pindah kelas, tapi masih punya tunggakan di kelas lama, jadi harus benar-benar diperiksa,” jelasnya di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Pemerintah berharap kebijakan pemutihan ini dapat direalisasikan dalam tahun 2025, setelah seluruh data diverifikasi dengan cermat. Tujuannya agar masyarakat yang benar-benar tidak mampu bisa kembali aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan tanpa terbebani utang masa lalu
Editor : Murni A
