Jatengvox.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.
SPPG Jebres menjadi salah satu dari 84 SPPG di Jawa Tengah yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sertifikat ini menjadi bukti bahwa pengelolaan dapur, bahan makanan, dan proses distribusi telah memenuhi kriteria kebersihan dan kelayakan.
“Kita lakukan check and rechek, hari ini di wilayah Jebres. SPPG ini sudah mendapatkan SLHS,” ujar Ahmad Luthfi usai peninjauan.
Ahmad Luthfi menjelaskan, pemerintah terus mendorong percepatan penerbitan SLHS di seluruh kabupaten/kota.
Kini, proses verifikasi dapat dilakukan langsung oleh Dinas Kesehatan daerah, tanpa harus menunggu dari Kementerian Kesehatan.
Melalui mekanisme ini, Dinas Kesehatan dapat segera memeriksa lingkungan SPPG, mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium, dan melatih tenaga dapur tentang teknik menjamah makanan hingga pemenuhan nilai gizi.
“Semua dilakukan agar tidak ada lagi anak-anak yang terpapar atau keracunan makanan. Kami ingin memastikan keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi penerima manfaat,” tegasnya.
Selain pengawasan teknis, Gubernur juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan program MBG.
Setiap SPPG diarahkan untuk membentuk grup komunikasi yang beranggotakan perwakilan SPPG, wali murid, kepala sekolah, bahkan ibu hamil dan menyusui.
Langkah ini bertujuan menciptakan dialog dua arah agar pelaksanaan MBG lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan penerima manfaat.
“Melalui grup itu, bisa ada interaksi langsung antara pihak sekolah, masyarakat, dan pengelola. Jadi bukan hanya program pemerintah, tapi juga milik bersama,” kata Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menginstruksikan seluruh Dinas Kesehatan untuk membentuk Posko MBG di setiap daerah.
Posko ini berfungsi sebagai pusat informasi, pengaduan, serta tanggap darurat bila terjadi permasalahan terkait program.
“Posko ini sebagai media informasi, penetrasi, dan quick response apabila terjadi apa-apa. Dalam 1×24 jam harus selalu ada petugas yang siaga,” ujar Luthfi menambahkan.
Sementara itu, Kepala SPPG Jebres, Jhoni Prabowo, mengungkapkan bahwa dapur MBG di wilayahnya telah beroperasi sejak 13 Januari 2025 dan memperoleh SLHS pada Maret 2025.
Hingga kini, SPPG Jebres melayani 3.308 penerima manfaat, terdiri dari 3.207 peserta didik tingkat SD hingga SMA/SMK, serta 101 penerima dari kelompok 3B — ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.
“Kami rutin berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Jebres untuk pengecekan lingkungan dan laboratorium. Termasuk uji kualitas makanan, air, dan peralatan dapur,” jelasnya.
Selain uji laboratorium, pihaknya juga melakukan pengecekan organoleptik—penilaian berdasarkan tampilan, warna, aroma, dan rasa. Bahkan, ahli gizi turut mencicipi hasil masakan sebelum didistribusikan.
“Ini bagian dari kontrol kami agar makanan yang dikirim ke anak-anak dan ibu-ibu benar-benar layak konsumsi,” tambah Jhoni.
Editor : Murni A
