Prabowo Serahkan Investigasi Kerusuhan ke Aparat, Istana Luruskan Isu TGPF

Sabtu, 20 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jatengvox.com – Pihak Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan pascaaksi unjuk rasa pada Agustus 2025.

Isu ini mencuat usai pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta, 11 September lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak pernah menyampaikan persetujuan pembentukan TGPF.

Menurutnya, yang ditegaskan Kepala Negara justru bahwa proses investigasi oleh aparat hukum masih berjalan.

“Perlu kami luruskan. Bapak Presiden tidak pernah mengatakan ingin membentuk atau menyetujui pembentukan tim investigasi tersebut,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, pada Jumat, 19 September 2025.

Baca juga:  Gerakan Masyarakat Sehat: KKN UIN Walisongo Ajak Anak TK Bancak Gosok Gigi & Cuci Tangan

Ia menambahkan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada lembaga yang berwenang. Namun, jika ditemukan kendala di lapangan, pemerintah siap memberi dukungan untuk kelancaran investigasi.

Sementara itu, dari pihak GNB, tokoh senior Lukman Hakim Saifuddin menyebut Presiden Prabowo menyetujui aspirasi mereka terkait pembentukan Komisi Investigasi Independen.

Lukman, yang juga mantan Menteri Agama, mengatakan detail teknis soal format komisi akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak Istana.
Pernyataan ini berbeda dengan klarifikasi yang disampaikan Prasetyo Hadi, sehingga menimbulkan perbedaan tafsir di publik.

Baca juga:  Indonesia Siap Kirim 20 Ribu Pasukan Perdamaian ke Gaza dan Dunia

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan GNB yang berlangsung sekitar tiga jam memang membahas sejumlah isu krusial, salah satunya kerusuhan Agustus.

Aspirasi masyarakat sipil agar ada investigasi independen menunjukkan adanya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas.

Namun, Istana tetap menegaskan jalur hukum yang ada sudah berjalan, sehingga pemerintah tidak melihat urgensi membentuk tim baru di luar mekanisme yang ada.

Editor : Murni A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel jatengvox.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PBB Tegaskan Integritas Wilayah Ukraina Harus Dihormati dalam Setiap Upaya Perdamaian
Pelni Beri Diskon Tiket hingga 20 Persen untuk Libur Nataru 2025/2026, Ini Rute dan Kapal yang Disiapkan
Ombudsman RI Dorong Integrasi Pengawasan Perlintasan untuk Tekan Lonjakan Kasus TPPO
Mahasiswa KKN UIN Walisongo Dorong Digitalisasi UMKM untuk Penguatan Ekonomi Kreatif di Boja
Mahasiswa KKN UIN Walisongo Dorong Digitalisasi UMKM Salamsari lewat Pemasangan Banner dan Google Maps
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025 Capai 5,04 Persen, Didukung Konsumsi dan Ekspor
Indonesia Perkuat Perlindungan Anak, PPPA dan UNICEF Soroti Kemajuan serta Tantangan ke Depan
Pemerintah Resmi Berlakukan Diskon Transportasi Nataru 2025/2026, Mobilitas Warga Dipacu Jelang Akhir Tahun

Berita Terkait

Sabtu, 22 November 2025 - 16:24 WIB

PBB Tegaskan Integritas Wilayah Ukraina Harus Dihormati dalam Setiap Upaya Perdamaian

Sabtu, 22 November 2025 - 08:27 WIB

Pelni Beri Diskon Tiket hingga 20 Persen untuk Libur Nataru 2025/2026, Ini Rute dan Kapal yang Disiapkan

Sabtu, 22 November 2025 - 05:20 WIB

Ombudsman RI Dorong Integrasi Pengawasan Perlintasan untuk Tekan Lonjakan Kasus TPPO

Jumat, 21 November 2025 - 15:02 WIB

Mahasiswa KKN UIN Walisongo Dorong Digitalisasi UMKM Salamsari lewat Pemasangan Banner dan Google Maps

Jumat, 21 November 2025 - 14:38 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025 Capai 5,04 Persen, Didukung Konsumsi dan Ekspor

Berita Terbaru