Prabowo Serahkan Investigasi Kerusuhan ke Aparat, Istana Luruskan Isu TGPF

Sabtu, 20 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jatengvox.com – Pihak Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan pascaaksi unjuk rasa pada Agustus 2025.

Isu ini mencuat usai pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta, 11 September lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak pernah menyampaikan persetujuan pembentukan TGPF.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, yang ditegaskan Kepala Negara justru bahwa proses investigasi oleh aparat hukum masih berjalan.

Baca juga:  KKN UPGRIS Kelompok 38 Kenalkan Pembelajaran Coding SD di MI Ma’arif Watuagung

“Perlu kami luruskan. Bapak Presiden tidak pernah mengatakan ingin membentuk atau menyetujui pembentukan tim investigasi tersebut,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, pada Jumat, 19 September 2025.

Ia menambahkan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada lembaga yang berwenang. Namun, jika ditemukan kendala di lapangan, pemerintah siap memberi dukungan untuk kelancaran investigasi.

Sementara itu, dari pihak GNB, tokoh senior Lukman Hakim Saifuddin menyebut Presiden Prabowo menyetujui aspirasi mereka terkait pembentukan Komisi Investigasi Independen.

Lukman, yang juga mantan Menteri Agama, mengatakan detail teknis soal format komisi akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak Istana.
Pernyataan ini berbeda dengan klarifikasi yang disampaikan Prasetyo Hadi, sehingga menimbulkan perbedaan tafsir di publik.

Baca juga:  Maulid Nabi 1447 H dan Istighosah Kebangsaan di Istiqlal, Menag Tekankan Sosok Nabi sebagai Pemimpin

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan GNB yang berlangsung sekitar tiga jam memang membahas sejumlah isu krusial, salah satunya kerusuhan Agustus.

Aspirasi masyarakat sipil agar ada investigasi independen menunjukkan adanya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas.

Namun, Istana tetap menegaskan jalur hukum yang ada sudah berjalan, sehingga pemerintah tidak melihat urgensi membentuk tim baru di luar mekanisme yang ada.

Editor : Murni A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Dupoin Futures Raih Peringkat Pertama Transaksi Bilateral Terbesar di JFX Februari 2026
Hisense Tampilkan Inovasi AI dan Solusi Smart Living di AWE 2026, Perkuat Komitmen pada Pengalaman Pengguna
KAI Logistik Distribusikan 4 Lokomotif Hidrolik untuk Perkuat Kesiapan Operasional Angkutan Lebaran
Ramadan Serenity: Mall @ Alam Sutera Hadirkan Semarak Ramadan melalui Ragam Pertunjukan Budaya serta Program Belanja Eksklusif
IDSurvey Group Berangkatkan 1.400 Pemudik ke 10 Kota Tujuan dalam Program Mudik Bersama BUMN 2026
Mudik Aman & Nyaman, MIND ID Berangkatkan 1.700 Pemudik
Nikmati Perjalanan Mudik Lebaran 2026 dengan LRT Jabodebek yang Terintegrasi, Nyaman, dan Terjangkau
Kebutuhan Mudik Jadi Lebih Aman dengan Fasilitas Dana Tunai BRI Flash dari BRI Finance

Berita Terkait

Rabu, 18 Maret 2026 - 17:02 WIB

Dupoin Futures Raih Peringkat Pertama Transaksi Bilateral Terbesar di JFX Februari 2026

Rabu, 18 Maret 2026 - 17:02 WIB

Hisense Tampilkan Inovasi AI dan Solusi Smart Living di AWE 2026, Perkuat Komitmen pada Pengalaman Pengguna

Rabu, 18 Maret 2026 - 16:02 WIB

KAI Logistik Distribusikan 4 Lokomotif Hidrolik untuk Perkuat Kesiapan Operasional Angkutan Lebaran

Rabu, 18 Maret 2026 - 16:02 WIB

Ramadan Serenity: Mall @ Alam Sutera Hadirkan Semarak Ramadan melalui Ragam Pertunjukan Budaya serta Program Belanja Eksklusif

Rabu, 18 Maret 2026 - 13:03 WIB

IDSurvey Group Berangkatkan 1.400 Pemudik ke 10 Kota Tujuan dalam Program Mudik Bersama BUMN 2026

Berita Terbaru