Jatengvox.com – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pariwisata daerah yang transparan, profesional, dan akuntabel, mahasiswa KKN Tim II Universitas Diponegoro (Undip), Meli Dwi Atika Putri dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), sukses menyelenggarakan program kerja Multidisiplin 1 berupa edukasi sistem pengendalian internal berbasis media visual interaktif pada Selasa (4/8/2026).
Program strategis yang mengusung tema “Financial Health & Transparency Dashboard: Edukasi Sistem Pengendalian Internal Berbasis Poster Infografis” ini diselenggarakan secara langsung di Kawasan Wisata Pantai Sumur Pandan, Desa Nyamplungsari, dengan sasaran utama Pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta petugas operasional loket tiket.
Meskipun kondisi operasional destinasi wisata saat ini tergolong masih cukup sepi, Kawasan Wisata Pantai Sumur Pandan sejatinya memiliki potensi penerimaan kas harian yang cukup banyak.
Arus kas masuk tersebut bersumber dari retribusi tiket masuk wisatawan, biaya parkir kendaraan, hingga retribusi lapak UMKM lokal.
Jika dikelola secara optimal dan akuntabel, seluruh penerimaan tersebut berpotensi menjadi pilar Pendapatan Asli Desa (PADes) serta memperkuat permodalan dana cadangan operasional Pokdarwis.
Namun, berdasarkan hasil analisis lapangan sebelum pelaksanaan program, proses pencatatan transaksi penerimaan di kawasan pantai tersebut masih dilakukan secara manual, tidak terintegrasi, serta belum dilengkapi dengan mekanisme pengendalian internal (internal control) yang ketat pada alur distribusi tiket.
Salah satu temuan mendasar di lapangan adalah belum tersedianya nomor seri pada lembar tiket retribusi yang dicetak.
Hal ini menimbulkan celah rawan, mengingat tidak adanya penomoran urut cetak membuat perhitungan jumlah fisik tiket yang keluar sulit diverifikasi secara akurat.
Kondisi pencatatan yang masih manual dan tanpa nomor seri tersebut berisiko tinggi memicu timbulnya ketidaksesuaian laporan kas, potensi kebocoran dana (financial leakage), hingga menyulitkan jajaran pengurus Pokdarwis dalam mengevaluasi tingkat kesehatan keuangan destinasi wisata secara objektif, termasuk dalam menghitung persentase margin keuntungan bersih serta ketersediaan dana cadangan darurat.
“Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi tinggi inisiatif serta kepedulian dari mahasiswa KKN Undip. Selama ini alur penerimaan kas wisata yang kami jalankan di lapangan memang masih sangat sederhana. Arahan mengenai pentingnya pencantuman nomor seri tiket, alur otorisasi tiket ganda, serta indikator rasio keuangan ini memberikan wawasan teknis yang sangat berharga bagi jajaran pengurus Pokdarwis agar pengelolaan dana operasional pantai ke depannya menjadi jauh lebih terbuka, transparan, profesional, dan terhindar dari risiko kebocoran kas,” kata Mahrufi, Pengelola Pantai Sumur Pandan
Pelaksanaan program kerja multidisiplin ini diawali secara sistematis melalui tahapan Financial & Control Audit, yaitu berupa observasi langsung dan evaluasi menyeluruh terhadap alur transaksi retribusi mulai dari titik pos tiket tempat wisatawan melakukan pembayaran hingga kas akhir diterima oleh pengurus BUMDes/Pokdarwis.
Tahapan ini bertujuan mendeteksi celah atau titik rawan kebocoran (fraud/leakage point) akibat tiadanya penomoran seri tiket dan kontrol berjenjang.
Berdasarkan temuan lapangan tersebut, dirancanglah indikator keuangan kunci seperti Cash-to-Expense Ratio, Reserve Fund Rate, serta penerapan skema otorisasi ganda (Dual-Control System) pada alur pencatatan dan distribusi tiket masuk.
Seluruh skema dan indikator keuangan tersebut kemudian divisualisasikan ke dalam media edukasi berupa Standing Banner bertajuk “Dashboard Kesehatan Keuangan & Pengendalian Internal Wisata Pantai Sumur Pandan” yang informatif.
Meli Dwi Atika Putri secara langsung memaparkan dan menyerahkan media edukasi visual tersebut kepada pengurus Pokdarwis sebagai pedoman praktis operasional harian.
“Tujuan utama dibentuknya program ini adalah untuk mentransformasi sistem tata kelola keuangan pariwisata lokal agar berstandar akuntabel dan terstruktur. Melalui skema Dual-Control, penerapan nomor seri pada tiket, dan analisis rasio keuangan harian, pengurus Pokdarwis diharapkan memiliki alat kontrol mandiri untuk mencegah kebocoran kas sekaligus mengukur kecukupan dana cadangan darurat. Langkah nyata ini sejalan dengan komitmen pencapaian SDGs Poin 8 dalam mendorong pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif, serta SDGs Poin 16 dalam mewujudkan institusi lokal yang tangguh, akuntabel, dan transparan,” ujar Meli Dwi Atika Putri, Mahasiswa Akuntansi FEB Undip (Pelaksana Program)
Melalui ketercapaian seluruh tahapan program kerja ini, diharapkan Pengurus Pokdarwis Pantai Sumur Pandan dapat menerapkan skema penerimaan tiket berkonsep Dual-Control dan penggunaan nomor seri tiket secara konsisten dalam operasional harian, melakukan pencatatan kas harian secara berkala, serta mengevaluasi rasio kesehatan keuangan secara periodik demi menjamin keberlanjutan dan kemajuan pariwisata Desa Nyamplungsari.
Penulis: Meli Dwi Atika Putri, KKN Reguler Tim II Undip Desa Nyamplungsari
Editor: Murni Anggita
Dukung keberlangsungan artikel ini dengan berpartisipasi dalam program apresiasi pembaca.
Tidak ada komentar