Jatengvox.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang seharusnya menjamin makanan berkualitas bagi anak-anak, diduga mengalami pemotongan dana.
Informasi ini tidak datang melalui jalur resmi, melainkan langsung diterima oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, secara pribadi.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa meskipun belum ada laporan resmi mengenai dugaan tersebut, KPK tetap melakukan pemantauan.
“Ketua KPK mendapatkan info secara pribadi yang perlu diverifikasi dan divalidasi,” jelasnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 12 Februari 2025.
Lebih lanjut, Tessa menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tindakan yang diambil karena laporan masih bersifat dugaan.
“Jadi belum ada aktivitas apa-apa terkait hal tersebut. Namun, KPK tetap memantau baik dari media maupun jalur informasi. Bila memang ada aduan, maka akan ditindaklanjuti,” tambahnya.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, sebelumnya menyoroti adanya laporan pengurangan porsi makanan dalam program MBG.
Ia mengungkapkan bahwa makanan yang seharusnya bernilai Rp10.000, diduga hanya sampai ke tangan penerima sebesar Rp8.000.
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” ujarnya pada Jumat, 7 Maret 2025.
Dugaan praktik pemotongan dana ini disebut terjadi di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu yang mencair,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar informasi ini segera ditindaklanjuti secara preventif.
Di sisi lain, Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait sistem penganggaran dalam program MBG.
Menurutnya, pagu bahan baku untuk makanan anak PAUD dan SD kelas 3 memang sejak awal berbeda dengan jenjang di atasnya. “KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp8.000. Anak lainnya Rp10.000,” terangnya pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Perbedaan besaran pagu bahan baku ini juga dipengaruhi oleh indeks kemahalan di masing-masing daerah.
“Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp59.717 dan lain-lain. Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau kelebihan akan dikembalikan, kalau kekurangan akan ditambah,” jelasnya lebih lanjut.
Sistem ini, menurut Dadan, sudah diatur sedemikian rupa oleh mitra serta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Data penerima manfaat pun diperbarui setiap 10 hari agar tidak terjadi ketidakseimbangan anggaran.
“Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” tutupnya.***
