Jatengvox.com – Kabar tak mengenakkan datang dari Ira Mesra, seorang mitra dapur dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan yang sejak Februari 2025, dapurnya sudah beroperasi.
Namun, hingga pertengahan April, hasil kerja kerasnya belum juga dibayar. Total kerugian yang dialami? Nyaris Rp1 miliar.
Langkah hukum pun kini diambil. Kuasa hukum Ira, Danna Harly Putra, dalam konferensi pers di Kalibata pada Selasa, 15 April 2025, menyampaikan bahwa pihaknya akan menempuh dua jalur sekaligus: gugatan perdata dan laporan pidana.
“Maka terhadap tindakan yayasan yang tidak membayarkan sepeser pun hak klien kami dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini, kami akan mengambil langkah hukum,” tegas Harly.
Program MBG yang awalnya penuh semangat kemanusiaan, kini justru menyisakan rasa getir bagi Ira. Ia telah memasak sekitar 65.025 porsi makanan selama dua tahap pelaksanaan program. Namun, satu sen pun tak kunjung diterima dari pihak yayasan.
Lebih miris lagi, Ira tak hanya memasak. Ia juga menanggung seluruh beban operasional dapur—dari beli bahan makanan, sewa tempat, bayar listrik, alat dapur, hingga menggaji para juru masak.
Semuanya dilakukan demi kelancaran program dan komitmen menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak.
“Dari harga per porsi yang seharusnya Rp15.000, Ira baru tahu kemudian bahwa ternyata ada perbedaan harga untuk jenjang PAUD, TK, dan SD kelas 1–3, yaitu hanya Rp13.000. Padahal sejak awal, dalam kontrak disebutkan biaya per porsi adalah Rp15.000 untuk semua jenjang,” kata Harly.
Masalahnya tak berhenti sampai situ. Dari nilai porsi yang disebutkan, Ira ternyata juga masih dikenakan potongan sebesar Rp2.500 untuk setiap porsi.
Artinya, nilai riil yang dia terima bahkan lebih kecil dari harga yang ia bayangkan sebelumnya.
Yang membuat hati makin panas, informasi tentang perbedaan harga porsi ini baru diketahui Ira setelah dapur berjalan.
Sementara itu, kualitas makanan yang ia sajikan tetap konsisten dengan porsi Rp15.000, termasuk untuk anak-anak PAUD dan TK.
Melihat kondisi ini, Harly berharap agar persoalan yang menimpa kliennya bisa menjadi pelajaran besar bagi pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya.
Ia menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dan tempat aduan yang bisa diakses publik.
“Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan juga kami harap mohon segera diluncurkan tempat aduan untuk program MBG,” ujar Harly.
Kasus ini memang menjadi ironi di tengah gaung program Makan Bergizi Gratis yang sejatinya bertujuan mulia.
Tapi dalam pelaksanaannya, malah menyisakan kesenjangan dan ketidakjelasan yang berujung pada potensi pelanggaran hukum.
Kini, bukan hanya soal ganti rugi yang menjadi tujuan. Harly dan Ira ingin keadilan. Mereka juga berharap pemerintah bisa lebih serius dalam mengevaluasi pelaksanaan program ini agar tidak menimbulkan korban lain.
Karena pada akhirnya, sebaik apa pun niat program, jika dalam implementasinya justru merugikan mitra yang bekerja di lapangan, bukankah itu mengingkari tujuan utama dari program tersebut?
Ira Mesra bukan hanya sekadar penyedia makanan. Ia adalah bagian penting dari mata rantai pelayanan gizi anak-anak bangsa.
Dan ketika pengabdian yang besar tak dibarengi dengan perlindungan hak, maka langkah hukum menjadi pilihan yang tak bisa dihindari.***
