Jatengvox.com – Mudik Lebaran selalu menjadi momen yang dinanti oleh masyarakat Indonesia.
Namun, di balik kegembiraan pulang ke kampung halaman, ada satu tantangan besar yang selalu menghantui setiap tahunnya.
Jalanan penuh sesak, kendaraan merayap perlahan, dan antrean panjang di rest area seolah menjadi pemandangan yang tak terhindarkan.
Nah, kabar baik datang untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun ini.
Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), telah mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan ASN bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) mulai tanggal 24 hingga 27 Maret 2025.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 2/2025, yang mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN di instansi pemerintah selama masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 serta Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
Dalam SE tersebut, pemerintah menegaskan bahwa meskipun ada kebijakan WFA, pelayanan publik tetap harus berjalan tanpa gangguan.
Oleh karena itu, instansi pemerintah diharapkan dapat melakukan penyesuaian dengan mengombinasikan berbagai pola kerja, seperti work from office (WFO), work from home (WFH), dan WFA.
Hal ini bertujuan agar para pegawai tetap bisa menjalankan tugasnya dengan optimal tanpa harus datang ke kantor secara fisik.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga menyoroti bahwa kemacetan yang terjadi saat mudik, terutama di Pulau Jawa, menjadi salah satu alasan utama diterapkannya kebijakan ini.
Dalam rapat pengendalian inflasi yang digelar secara daring pada Senin, 10 Maret 2025, Tito menyampaikan, “Macet bahkan di mana-mana, terutama di Jawa, oleh karena itu, akan dilaksanakan working from anywhere, WFA.”
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku mulai Senin, tanggal 24, 25, 26, 27, dan seterusnya.
Dengan begitu, ASN memiliki kesempatan untuk mengatur perjalanan mudik lebih awal, sehingga diharapkan dapat mengurangi lonjakan kendaraan pada puncak arus mudik.
Namun, meskipun diberikan fleksibilitas dalam bekerja, Tito menegaskan bahwa layanan publik harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Harus ada pembagian tugas, sehingga layanan publik tidak terganggu,” tegasnya.
Kebijakan ini tentu menjadi angin segar bagi para ASN yang ingin merasakan perjalanan mudik yang lebih nyaman.
Mereka bisa menghindari kepadatan lalu lintas dan merencanakan perjalanan dengan lebih baik.
Namun, di sisi lain, efektivitas kebijakan ini tetap harus dipantau, terutama dalam memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
Pada akhirnya, apakah kebijakan WFA ini akan benar-benar efektif dalam mengurangi kemacetan?
Ataukah justru akan menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaannya?
Yang jelas, pemerintah telah mengambil langkah inovatif untuk mengatasi salah satu permasalahan klasik di Indonesia.***
