Jatengvox.com – Fenomena perempuan Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa melalui jalur resmi kembali menjadi sorotan.
Di tengah tekanan ekonomi dan minimnya peluang kerja yang aman, sebagian perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain selain berangkat secara non-prosedural.
Kondisi inilah yang membuat mereka berada dalam posisi sangat rentan terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kasus individu, melainkan isu struktural yang harus ditangani bersama.
Wakil Menteri PPPA Veronica Tan mengungkapkan bahwa banyak perempuan memutuskan berangkat tanpa prosedur karena dorongan kebutuhan ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja layak di daerah.
Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya akses informasi mengenai proses migrasi yang aman.
“Banyak perempuan terpaksa berangkat tanpa prosedur karena himpitan ekonomi dan minimnya pilihan kerja yang aman di daerahnya. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan dieksploitasi,” ujar Veronica dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (30/11/2025).
Ia menambahkan, pendampingan bagi calon pekerja migran masih belum merata. Banyak perempuan akhirnya berinteraksi dengan pihak tak bertanggung jawab yang menawarkan proses cepat, namun justru membawa mereka pada jaringan perdagangan orang.
Menurut Veronica, peran pemerintah daerah sangat penting dalam memberikan edukasi sejak awal, mulai dari risiko migrasi ilegal, hak-hak pekerja migran, hingga jalur pengaduan jika mereka menghadapi ancaman.
Kementerian PPPA menekankan perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menyediakan informasi yang mudah dipahami dan membuka akses pelatihan kerja bagi perempuan.
“Kami terus mendorong sinergi pusat dan daerah agar perempuan tidak lagi mencari kerja melalui jalur berbahaya. Negara harus hadir memberi perlindungan sebelum mereka berangkat,” kata Veronica.
Upaya peningkatan literasi migrasi aman disebut sebagai langkah kunci agar perempuan tidak lagi bergantung pada agen atau sponsor yang tidak kredibel.
Sementara itu, Ketua Organisasi Safe Migrant, Pendeta Musa Mau, menyoroti konteks yang lebih luas melalui Kampanye 24 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2025. Tahun ini, kampanye tersebut mengusung tema “Kita Punya Andil Kembalikan Ruang Aman”.
Menurut Musa, tema tersebut mengingatkan bahwa isu kekerasan dan eksploitasi bukan hanya masalah korban atau pemerintah, tetapi tanggung jawab moral seluruh masyarakat.
“Tema ini menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tugas negara, tetapi tanggung jawab kita bersama. Semua pihak punya andil untuk mengembalikan ruang aman,” ujarnya.
Ia menambahkan, kasus-kasus eksploitasi yang dialami perempuan migran seharusnya menjadi momentum refleksi sekaligus penggerak solidaritas. Dukungan publik sangat dibutuhkan, mulai dari mengawasi praktik perekrutan ilegal hingga membantu penyintas memulihkan diri.
Editor : Murni A
