Jatengvox.com – Mengawali tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara langsung menginjak pedal gas. Bupati Banjarnegara menginstruksikan percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 melalui rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di pringgitan rumah dinas bupati.
Langkah ini diambil sebagai respons atas tantangan fiskal yang diperkirakan semakin berat pada 2026.
Dalam arahannya, bupati menekankan pentingnya efisiensi anggaran, kecepatan pelaksanaan program, serta ketepatan sasaran agar setiap rupiah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Bupati mengungkapkan bahwa tahun 2026 menjadi periode krusial bagi keuangan daerah, menyusul adanya pengurangan signifikan Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat.
Secara nasional, alokasi transfer yang pada 2025 mencapai Rp669 triliun, turun menjadi Rp559 triliun pada 2026.
Dampaknya turut dirasakan Banjarnegara. Kabupaten ini berpotensi kehilangan anggaran hingga Rp168 miliar, angka yang cukup besar untuk daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada dana pusat.
“Kita harus lebih efisien. Ketergantungan kita terhadap pusat masih tinggi, sementara anggaran berkurang. Saya minta setiap program benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat,” tegas bupati dalam rapat tersebut.
Menurutnya, kondisi ini menuntut perubahan pola pikir seluruh OPD, dari sekadar mengejar serapan anggaran menjadi fokus pada kualitas hasil dan manfaat nyata.
Salah satu instruksi paling tegas yang disampaikan bupati adalah perubahan pola kerja birokrasi, khususnya dalam pelaksanaan proyek strategis.
Bupati menargetkan seluruh pekerjaan besar dan proyek prioritas harus rampung dalam sembilan bulan pertama tahun anggaran. Dengan demikian, sisa waktu di akhir tahun tidak lagi diwarnai kejar-kejaran penyerapan anggaran.
“Saya tidak mau lagi melihat BPKAD ‘mengemis’ penyerapan di akhir tahun. Proyek besar harus mulai lelang di awal tahun, terutama di Dinas PUPR, Pendidikan, dan Kesehatan. Jadi, bulan ke-10 sampai ke-12 kita hanya tinggal rutinitas,” ujarnya dengan nada tegas.
Instruksi ini sekaligus untuk menghindari penumpukan pekerjaan fisik di akhir tahun yang sering bertepatan dengan musim hujan, kondisi yang selama ini kerap berdampak pada kualitas bangunan dan efektivititas pekerjaan.
Selain soal percepatan anggaran, bupati juga menyoroti pemerataan pembangunan antarwilayah. Ia meminta OPD tidak terjebak pada pola pembangunan yang berulang di desa-desa tertentu saja.
Rotasi lokasi pembangunan dinilai penting agar manfaat APBD dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Banjarnegara, termasuk desa-desa yang selama ini relatif jarang tersentuh program strategis.
“Prinsip keadilan harus dijaga. Jangan sampai ada desa yang terus-menerus mendapatkan program, sementara desa lain tertinggal,” pesan bupati.
Dalam rapat koordinasi tersebut, bupati juga memberikan penekanan lintas sektor yang bersifat antisipatif dan preventif.
Camat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta siaga menghadapi potensi bencana, khususnya longsor yang rawan terjadi saat musim hujan.
Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) didorong untuk lebih agresif dalam mempromosikan potensi daerah, baik sektor pariwisata, ekonomi kreatif, maupun investasi.
Di sisi lain, Satpol PP diminta meningkatkan patroli malam hari guna menekan angka kriminalitas serta mencegah pergaulan bebas di kalangan remaja, yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Editor : Murni A
