Jatengvox.com – Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menjaga stabilitas harga bahan pokok. Sebanyak 308 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) dijadwalkan digelar di berbagai kabupaten/kota hingga Maret 2026.
Langkah ini diambil sebagai respons atas mulai terjadinya kenaikan sejumlah komoditas pangan di awal Februari, meski secara umum stok bahan pokok strategis di Jawa Tengah masih dalam kondisi surplus.
Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di halaman Kantor TVRI Jawa Tengah, Jumat (13/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita sudah punya jadwal untuk kegiatan gerakan pangan murah ini,” ujarnya.
Pelaksanaan GPM di Jawa Tengah diawali di kawasan Pucang Gading, Mranggen, Kabupaten Demak.
Wilayah tersebut dipilih karena merupakan daerah perbatasan dengan Kota Semarang, yang memiliki dinamika harga cukup tinggi menjelang bulan puasa.
Menurut Luthfi, gerakan pangan murah ini juga merupakan bagian dari program nasional.
Namun, Pemprov Jawa Tengah melakukan percepatan dan penyesuaian skema distribusi agar lebih tepat sasaran, terutama di titik-titik yang rentan mengalami lonjakan harga.
Antusiasme masyarakat pun terlihat tinggi. Warga datang sejak pagi untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar.
Secara umum, ketersediaan bahan pokok di Jawa Tengah masih aman. Namun, data awal Februari menunjukkan beberapa komoditas mulai merangkak naik.
Kenaikan paling mencolok terjadi pada cabai yang melonjak sekitar 35,7 persen dari Harga Acuan Pembelian (HAP) menjadi Rp77.800 per kilogram.
Bahkan, di beberapa pasar tradisional harga cabai hampir menyentuh Rp80 ribu per kilogram.
Selain cabai, Minyakita tercatat berada di angka Rp16.300 per liter atau naik 3,4 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.
Daging kerbau beku juga mengalami kenaikan signifikan hingga 38,4 persen dari HPP Rp80.000 menjadi Rp110.000 per kilogram.
Sementara jagung untuk peternak ayam petelur naik menjadi Rp6.250 per kilogram atau 7,4 persen di atas HPP.
“Ada kenaikan tapi belum signifikan, kecuali cabai yang hampir mendekati Rp80 ribu. JTAB sudah kita perintahkan melakukan penetrasi harga di seluruh pasar,” jelas Luthfi.
Penetrasi harga yang dimaksud dilakukan agar distribusi komoditas tetap lancar dan tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang mencoba memainkan harga.
Dalam pelaksanaan GPM di Pucang Gading, sedikitnya 11 pelaku usaha dan lembaga terlibat. Mulai dari Perum Bulog, RNI, PPI, JTAB, hingga berbagai UMKM dan kelompok tani.
Beberapa di antaranya adalah Gapoktan Catur Tani Demak, Poktan Mudo Manunggal Roso, CV Futago Farm Demak, UMKM Sedap Arum Demak, Ayam Komsiah Semarang, serta Primafood.
Keterlibatan banyak pihak ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi antara BUMN, pelaku usaha, dan petani lokal.
Model seperti ini juga memberi ruang bagi UMKM binaan daerah untuk ikut bergerak, sekaligus memperkuat rantai distribusi dari hulu ke hilir.
Selain GPM, Pemprov Jawa Tengah juga menggerakkan Satgas Pangan untuk melakukan penyisiran di berbagai titik distribusi.
Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi praktik spekulasi dan penimbunan yang kerap muncul menjelang hari besar keagamaan.
“Harus kita sisir, mulai dari hilirisasi petani, distributor, sampai ke tempat penjualan dan konsumen,” tegas Luthfi.
Upaya pengawasan ini penting, karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa lonjakan harga tidak selalu dipicu kelangkaan stok, melainkan distribusi yang tersendat atau permainan pasar.
Bagi masyarakat, kehadiran Gerakan Pangan Murah terasa nyata manfaatnya. Nuraini, warga Pucang Gading, mengaku sangat terbantu dengan harga yang ditawarkan.
“Ini ada beras, telur, cabai. Cabai ini jauh lebih murah, kalau di pasar hampir Rp100 ribu, di sini cuma Rp65 ribu. Minyak juga lebih murah,” ujarnya sambil menunjukkan belanjaannya.
Editor : Murni A
