Jatengvox.com – Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda terus diperkuat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menegaskan pentingnya optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Program MBG yang telah berjalan selama satu tahun dinilai memberikan dampak nyata. Namun, tantangan ke depan bukan hanya memastikan makanan sampai ke penerima, melainkan memastikan keberlanjutan gizi anak, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut, penguatan distribusi MBG menjadi kunci agar program ini benar-benar menjadi fondasi peningkatan kualitas gizi generasi Indonesia.
“Kemen PPPA mendukung Program MBG yang telah berjalan satu tahun dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak. Ke depan, jangkauan program harus diperkuat agar anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus juga merasakan pemenuhan gizi,” ujar Arifah dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Arifah menekankan bahwa pemenuhan gizi anak tidak bisa berhenti di sekolah. Menurutnya, rumah tetap menjadi ruang utama pengasuhan, sehingga peran orang tua—terutama ibu—menjadi faktor penentu keberlanjutan program MBG.
Ia menilai, peningkatan kapasitas ibu dalam memahami gizi dan ketahanan pangan keluarga akan berdampak langsung pada kesehatan anak sekaligus kemandirian ekonomi perempuan.
“Penguatan peran ibu menjadi kunci keberlanjutan MBG. Perempuan perlu dibekali pemahaman gizi dan ketahanan pangan, termasuk memanfaatkan pekarangan sebagai kebun keluarga produktif,” ucapnya.
Pendekatan ini dinilai sejalan dengan upaya membangun keluarga tangguh, di mana pemenuhan gizi tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan, tetapi juga pada kesadaran dan kemampuan keluarga mengelola pangan secara mandiri.
Selain menyoroti aspek gizi, Kemen PPPA juga menekankan pentingnya perlindungan bagi para pekerja dalam ekosistem MBG.
Arifah menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus menjadi ruang kerja yang aman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi.
Menurutnya, tata kelola layanan MBG harus berperspektif perlindungan perempuan dan anak, mengingat banyak pekerja perempuan terlibat langsung dalam proses produksi dan distribusi makanan.
Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan anak-anak yang sehat, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bermartabat.
Dari sisi koordinasi lintas sektor, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penyelarasan dan validasi data penerima MBG.
Ia mengakui masih terdapat perbedaan data di lapangan, sehingga perlu sinkronisasi agar penyaluran lebih tepat sasaran dan akuntabel.
Data balita, ibu hamil, dan ibu menyusui akan diselaraskan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Kementerian Kesehatan.
“Dalam pengelolaan MBG masih ada perbedaan data. Semua akan kita selaraskan agar mendapat data terbaik. Perkembangan anak juga akan diukur sebelum dan sesudah menerima MBG,” kata Zulkifli.
Pengukuran ini dinilai penting untuk memastikan MBG benar-benar memberikan dampak terhadap tumbuh kembang anak, bukan sekadar distribusi makanan.
Zulkifli juga memastikan layanan MBG tetap berjalan selama bulan puasa. Distribusi bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui akan tetap dilakukan, sementara untuk anak sekolah akan disesuaikan dari sisi waktu dan jenis makanan.
“Prinsipnya, pelayanan MBG tidak boleh berhenti bagi seluruh kelompok sasaran. Program MBG diharapkan menjadi langkah strategis pemerintah dalam menekan stunting,” tegasnya.
Editor : Murni A
