Jatengvox.com – Menjelang tutup tahun 2025, isu inflasi pangan kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Namun, Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa tantangan utama pengendalian inflasi saat ini bukan terletak pada lonjakan harga secara nasional, melainkan pada ketimpangan harga yang masih lebar antar daerah.
Perbedaan harga yang mencolok antara kabupaten dan kota dinilai berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi di tingkat lokal, sekaligus mengganggu stabilitas daya beli masyarakat jika tidak segera ditangani secara tepat sasaran.
Pelaksana Tugas Deputi II KSP, Telisa, menyampaikan bahwa pemetaan inflasi pangan menunjukkan sejumlah komoditas masuk dalam kategori zona merah. Komoditas tersebut memiliki selisih harga yang tinggi dan berlangsung cukup lama di berbagai wilayah.
“Pengendalian inflasi tidak bisa hanya melihat rata-rata nasional. Yang perlu dicermati adalah disparitas harga antar daerah, terutama di wilayah yang ekstrem,” ujar Telisa dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025.
Ia menjelaskan, kondisi ini membutuhkan pendekatan berbasis wilayah, karena setiap daerah memiliki karakter distribusi dan pasokan yang berbeda.
Berdasarkan evaluasi KSP, beberapa komoditas strategis tercatat berada di zona merah akibat disparitas harga yang tinggi dan persisten. Di antaranya adalah cabai merah keriting dan cabai rawit merah, yang kerap menjadi pemicu inflasi musiman.
Selain itu, bawang merah, bawang putih, beras medium, serta daging ayam ras juga termasuk dalam kelompok komoditas yang perlu mendapat perhatian serius. Fluktuasi harga pada komoditas ini dinilai dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama rumah tangga menengah ke bawah.
Di sisi lain, KSP juga mencatat sejumlah komoditas yang masih berada di zona kuning. Artinya, harga relatif terkendali, namun memiliki potensi meningkat jika pengawasan melemah.
Komoditas tersebut meliputi gula pasir curah, kedelai, jagung pakan, daging sapi, serta ayam hidup. Menurut Telisa, pemantauan harian perlu dilakukan agar zona kuning tidak bergeser menjadi zona merah, terutama saat memasuki awal tahun 2026.
Sebagai langkah antisipasi, KSP merekomendasikan penguatan intervensi di wilayah dengan disparitas harga paling tinggi. Pendekatan ini dilakukan secara spesifik berbasis kabupaten dan kota, bukan kebijakan umum yang bersifat nasional.
Distribusi pangan dan operasi pasar diarahkan lebih terukur melalui peran Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), dengan fokus utama pada beras dan minyak goreng. Pengamanan distribusi juga diperkuat bersama TNI, Polri, dan Kejaksaan guna mencegah praktik anomali harga di lapangan.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa intervensi distribusi terus digencarkan di daerah dengan ketimpangan harga tertinggi. Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah menjadi instrumen utama untuk menekan disparitas sekaligus menjaga stabilitas harga.
Menurutnya, ketersediaan stok dan kelancaran logistik merupakan kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat. “Intervensi kami lakukan berbasis wilayah dengan memperkuat distribusi dan stok. Tujuannya agar harga tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya.
