Jatengvox.com – Upaya memperkuat ketahanan keluarga di Jawa Tengah kembali mendapat dorongan baru. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, bersama Plt Kepala BKKBN Jateng Brigjen Pol Hery Wiyanto, mencanangkan Hari Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana dan Kelompok Usaha Berbasis Keluarga (Kapulaga) di Pendapa Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Kamis (20/11/2025).
Acara ini bukan sekadar seremonial. Sejak pagi, rangkaian kegiatan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat digelar serentak—mulai dari layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), pembuatan akta kelahiran dan KTP, pelayanan KB, pelatihan PATBM, hingga pameran UMKM dan UPPKA. Rombongan juga meninjau PAUD Mawar serta layanan Posyandu yang menerapkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dalam sambutannya, Nawal Yasin menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi contoh nyata kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Kapulaga—yang untuk pertama kalinya dicanangkan di Talun—dibangun sebagai wadah bersama bagi kader PKK dan perempuan pelaku usaha yang ingin memperkuat ekonomi keluarga.
Menurutnya, selama ini pelatihan UP2K sudah berjalan, namun belum memiliki kelompok usaha terpadu. Kapulaga hadir untuk mengisi celah tersebut.
“Selama ini kita melakukan pemberdayaan ekonomi lewat pelatihan, tapi belum ada kelompok bersama yang menaungi. Hari ini Kapulaga kita canangkan sebagai wadahnya,” ujar Nawal.
Kapulaga nantinya akan berkolaborasi dengan Baznas. Lembaga tersebut sudah memberikan banyak pelatihan keterampilan kepada kader PKK—mulai dari boga, menjahit, pelatihan guru daycare, hingga usaha salon. Total lebih dari 2.000 kader di Jateng telah merasakan manfaatnya.
Talun dipilih bukan tanpa alasan. Kecamatan ini menjadi lokasi pilot project Kecamatan Berdaya, program yang dicanangkan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin.
Karena itu, agenda peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan talenta masyarakat di wilayah tersebut.
Salah satu yang disorot adalah pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk bagi kelompok difabel.
“Kader PATBM bisa mendukung keberadaan RPPA, sehingga kasus kekerasan khususnya pada anak bisa diminimalkan. Mereka menjaga agar anak-anak tetap berdaya,” jelas Nawal.
Selain perlindungan anak, berbagai pelatihan keterampilan juga diberikan kepada kader PKK—mulai dari menjahit, membatik, hingga membuat produk ready to wear.
Harapannya, keterampilan tersebut dapat berkembang menjadi usaha nyata yang dinaungi Kapulaga.
Dalam kesempatan itu, Nawal juga menyoroti pentingnya Posyandu yang menerapkan enam SPM, yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan umum, sosial, dan ketertiban.
Ia mengapresiasi dukungan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang mendorong Posyandu di daerahnya memperkuat layanan dasar masyarakat.
Pekalongan sendiri memiliki program UHC yang memungkinkan warga mendapat layanan pengobatan gratis. Menurut Nawal, integrasi antara UHC, Posyandu, dan layanan ibu hamil seperti Kencan Bumil—termasuk pemeriksaan USG—sangat penting untuk menekan angka kematian ibu, bayi, serta kasus stunting.
Plt Kepala BKKBN Jateng, Brigjen Pol Hery Wiyanto, turut menekankan pentingnya edukasi KB pascapersalinan. Hingga 10 November 2025, capaian KB pascapersalinan di Jawa Tengah baru mencapai 51,75%.
Ia mengapresiasi TP PKK yang selama ini aktif menggerakkan ibu hamil dan ibu pascamelahirkan agar menjadi akseptor KB, demi mengurangi risiko kehamilan tidak diinginkan akibat “empat terlalu”: terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jaraknya, dan terlalu banyak jumlahnya.
Editor : Murni A
