Jatengvox.com – Meningkatnya kembali kasus kekerasan dan penculikan anak di sejumlah daerah membuat pemerintah mengambil sikap tegas.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menilai, situasi ini menjadi alarm keras bahwa perlindungan anak masih memiliki banyak celah.
Ia mengingatkan, keselamatan anak bukan sekadar isu hukum, tetapi juga soal pemenuhan hak dasar manusia yang tidak boleh ditawar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Arifah menegaskan bahwa kekerasan, perlakuan salah, hingga penculikan adalah pelanggaran berat hak anak.
Menurutnya, ketika satu kasus terjadi, maka itu menunjukkan ada titik lemah dalam sistem pengawasan.
“Ketika seorang anak menjadi korban penculikan, artinya masih ada yang terlewat dalam pengawasan dan perlindungan kita,” jelasnya.
Ia menambahkan, urusan melindungi masa depan anak tidak bisa dibebankan ke pemerintah saja.
Keluarga, masyarakat, hingga lingkungan sekitar harus ambil bagian, sebab anak paling banyak berinteraksi di lingkar-lingkar tersebut.
Pemerintah sendiri, kata Arifah, terus memperkuat program pencegahan kekerasan, mulai dari edukasi orang tua, pelatihan pencegahan kekerasan di komunitas, hingga koordinasi lintas kementerian agar respons terhadap kasus bisa lebih cepat dan tepat.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyoroti pentingnya pengawasan di area sekolah.
Menurutnya, kasus penculikan yang belakangan mencuat harus menjadi momentum untuk memastikan keamanan anak sejak mereka tiba hingga pulang dari sekolah.
Mu’ti menilai, jenjang PAUD dan sekolah dasar kelas awal adalah kelompok paling rentan. Banyak dari mereka masih bergantung pada antar-jemput orang tua atau keluarga dekat.
“Sekolah perlu punya aturan yang jelas, siapa yang berhak menjemput. Harus dipastikan bahwa yang mengantar dan menjemput benar-benar orang yang dikenal dan terverifikasi,” ujarnya.
Ia mendorong sekolah untuk membuat sistem sederhana tetapi efektif, misalnya kartu penjemput, pendataan keluarga inti, hingga sosialisasi rutin ke orang tua agar tidak mudah lengah.
Kasus penculikan anak tidak hanya meninggalkan trauma mendalam bagi korban dan keluarga, tetapi juga mengguncang rasa aman masyarakat.
Oleh sebab itu, kolaborasi lintas pihak sangat dibutuhkan—rumah yang waspada, sekolah yang memiliki protokol ketat, dan masyarakat yang berani melapor jika melihat kejanggalan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan anak, namun upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa kesadaran bersama.
Pada akhirnya, keamanan anak adalah tanggung jawab kolektif yang harus dijaga setiap hari, di setiap ruang mereka tumbuh dan belajar.
Editor : Murni A
