Jatengvox.com – Polemik tambang nikel Raja Ampat terus mengundang perhatian publik, bahkan telah sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto.
Isu ini mencuat setelah laporan dari Greenpeace Indonesia menyoroti aktivitas tambang yang merusak ekosistem pulau-pulau kecil di Papua Barat Daya.
Dengan status Raja Ampat sebagai geopark global dan surga bawah laut dunia, banyak pihak khawatir kerusakan ini akan berdampak permanen.
Presiden Prabowo dikabarkan telah mendapatkan laporan resmi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
“Beliau (Prabowo) untuk kebaikan negara akan selalu menjadi fokus,” kata Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Kamis, 5 Juni 2025.
Meski tidak merinci sikap presiden secara spesifik, Bahlil menyebut kepala negara sangat peduli dengan situasi tersebut.
Kekhawatiran masyarakat semakin besar setelah Greenpeace melaporkan adanya aktivitas eksploitasi nikel di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran.
Padahal, wilayah tersebut termasuk dalam kategori pulau kecil yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
UU tersebut secara tegas melarang aktivitas tambang di pulau kecil karena dinilai berisiko besar terhadap kerusakan lingkungan.
Analisis lapangan dari Greenpeace mengungkap bahwa kerusakan hutan dan vegetasi alami di ketiga pulau itu telah mencapai lebih dari 500 hektare.
Foto dan dokumentasi yang dikumpulkan menunjukkan limpasan tanah ke pantai yang menyebabkan sedimentasi di pesisir laut, mengancam keberadaan terumbu karang serta ekosistem laut di sekitarnya.
“Sekitar 75 persen terumbu karang terbaik dunia berada di Raja Ampat, dan sekarang mulai dirusak,” ungkap Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Global untuk Indonesia, pada 3 Juni 2025.
Ia juga menyebut bahwa dampak buruk industri nikel telah terlihat nyata di wilayah seperti Halmahera, Wawonii, dan Kabaena, yang mengalami kerusakan lingkungan cukup parah.
Menanggapi kecaman dari masyarakat dan organisasi lingkungan, pemerintah langsung mengambil langkah konkret. Kementerian ESDM memutuskan untuk menghentikan sementara operasi salah satu pemegang izin tambang, yaitu PT Gag Nikel.
“Kami akan cek,” ujar Bahlil sembari menyebut bahwa penghentian dilakukan per 5 Juni 2025, sembari menunggu hasil verifikasi lapangan yang sedang berlangsung.
Menurut Bahlil, PT Gag Nikel sebenarnya sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak tahun 2017 dan mulai beroperasi setahun setelahnya. “Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) sudah ada,” tegasnya.
Namun meski secara administratif legal, keberadaan perusahaan ini kini dinilai bermasalah karena lokasinya berada di pulau kecil yang rentan.***
